Di Balik Konflik Pulau Rempang

Ustadz Abdul Somad Bersuara Lantang Bela Warga Pulau Rempang, Sebut: Anjing, Koruptor, Pengacara

Editor: Edi Sumardi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Dai kondang, Ustadz Abdul Somad bersuara terkait dengan konflik di Pulau Rempang, Kepri. Dia membela masyarakat setempat.

"Jika menolong seekor anjing sudah mendapatkan pahala, apalagi menolong saudara-saudara di Pulau Rempang," sambungnya.

Kronologi bentrok di Pulau Rempang

Kamis 7 September 2023 suasana Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau mendadak menjadi mencekam.

Aparat kepolisian hingga TNI datang ke Pulau Rempang untuk memasang patok batas lahan Rempang  Eco City.

Hanya saja aksi tersebut menuai protes warga, hingga melakukan aksi memblokade jembatan buntut aksi protes pembangunan Rempang Eco City.

Warga melakukan aksi tersebut lantaran terancam direlokasi dari tanah kelahiran mereka.

Total ada 10.000 warga dari 16 kampung adat dilaporkan terdampak Rempang Eco City.

Dikutip Tribunnews.com, jika duduk perkara ini terjad berawal pada Juni 2023 lalu, perwakilan dari warga kampung adat Pulau Rempang menyampaikan keluhan mereka kepada Fraksi PKB DPR RI.

Mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari PKB, Yanuar Prihatin dan Anggota Fraksi PKB Ratna Juwita di ruang Fraksi PKB, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno Sebut Pulau Rempang Batam Akan Dijadikan Pusat Ekonomi Industri Hijau

Rusli Ahmad sebagai perwakilan warga 16 kampung adat Pulau Rempang mengatakan pihak terancam dengan rencana relokasi warga.

Ia berharap, hak-hak sebagai warga atas tanah bisa dipenuhi.

"Kami merasa terancam dengan rencana relokasi warga 16 Kampung Tua untuk kepentingan pengembangan industri dari pihak swasta. Kami berharap Fraksi PKB bisa membantu kami dalam memperjuangkan hak-hak kami atas tanah maupun hak untuk hidup dengan layak di tanah kelahiran kami," ucapnya.

Ia mengungkapkan, relokasi warga dari 16 kampung adat tersebut bisa berikan dampak negatif, seperti hilangnya pekerjaan ribuan kepala keluarga hingga potensi konflik horizontal di lokasi baru.

"Kami menyayangkan sikap pemerintah kota Batam yang seolah lebih berpihak kepada kepentingan swasta daripada kami sebagai warga mereka," katanya.

Halaman
123

Berita Terkini