TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tidak memenuhi kebutuhan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Lambatnya pengeluaran Surat Penyediaan Dana (SPD) menjadi sebab utama penyerapan anggaran APBD tahun ini sangat rendah.

Tahun ini, Pemprov Sulsel memiliki APBD sebesar Rp.10.071.896.004.759 dan baru terealisasi sebanyak Rp.5.273.842.897.503.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel Irwan Hamid mengatakan, penahan SPD memang sangat berpengaruh pada program-program yang nantinya akan berjalan di setiap OPD.

"Salah satu yang menghambat serapan anggaran pada belanja kegiatan di OPD karena SPD yang di keluarkan BKAD tidak menyesuaikan kebutuhan masing-masing OPD," katanya, Minggu (10/9/23) siang.

Lanjut legislator PKB ini, rendahnya serapan sudah terlihat dari beberapa OPD yang bekerja tidak maksimal.

"Banyak permintaan SPD tertahan di BKAD," singkaya

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin mengatakan, realisasi di akhir triwulan ketiga ini memang masih berada di angka 50 persen.

Hal tersebut terjadi karena masalah tender kontrak kerja dengan rekanan.

"Itu terkait dengan kontrak, jadi rata-rata sudah kontrak dan yang dijalankan baru uang muka," katanya, di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (6/9/23)

Lanjut pria yang akrab disapa Boby ini, percepatan serapan anggaran akan dilakukan jika sudah memasuki triwulan ke 4 atau di awal bulan Oktober nanti.

"Yang progres nanti triwulan ke 4 baru percepatan," ungkap mantan Kepala Bidang Pembendaharaan BKAD Sulsel ini.

Menurutnya, hal tersebut tidak buruk karena masih ada waktu untuk mengejar keterlambatan serapan anggaran di setiap OPD.

"Tentunya ini masih berjaalan normal," singkatnya.(*)