MAKASSAR, TRIBUN - Masa jabatan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, berakhir 5 September 2023. Sedangkan Pilgub Sulsel baru digelar pada November 2024.

Sehingga ada kekosongan jabatan gubernur selama setahun.

Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat (Pj) Gubernur, DPRD Provinsi berhak mengusulkan maksimal 3 nama calon Pj gubernur.

Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury, mengatakan saat ini mereka masih menunggu surat kemendagri terkait permintaan usulan nama calon Pj gubernur.

"Awal Agustus kami menunggu surat dari kemendagri perihal tersebut, karena ketentuannya 1 bulan sebelum berakhir masa periode," jelas Andi Januar, Kamis (20/7/2023).

Setelah menerima surat dari kemendagri, kata Januar, masing-masing fraksi merumuskan calon-calon yang sesuai.

Usulan masing-masing fraksi akan dibahas pada rapat konsultasi pimpinan.

"Usulan fraksi akan dibahas di rapat konsultasi pimpinan untuk menghasilkan maksimal 3 nama yang akan diputuskan pada paripurna. Nama-nama yang diputuskan tersebut kemudian diusulkan ke presiden melalui kemendagri," sambungnya.

Nama bakal calon Pj Gubernur Sulsel sudah ramai diperbincangkan.

Antara lain Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam Laksamana TNI Abdul Rivai Ras.

Inspektur Utama DPR RI yang juga mantan Kapolda Sulsel Komjen Nana Sudjana.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr Drs Bachtiar MSi.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komisaris Jenderal Polisi Drs Tomsi Tohir Balaw.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri Dr Akmal M Piliang.

Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Jamaluddin Jompa dan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husain Syam.

TNI/Polri

Anggota Fraksi PKB DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, menegaskan partainya menolak jika figur berlatar TNI/Polri menjadi Pj Gubernur Sulsel.

Menurutnya, figur berlatar TNI/Polri belum bisa memimpin Sulawesi Selatan.

Sebaiknya, kata Fauzi, Pj gubernur diisi oleh figur yang punya wawasan luas soal pemerintahan.

"Menurut saya, belum terlalu penting dipimpin TNI-Polri," tegas Ketua DPC PKB Makassar itu.

Tetapi, yang terpenting adalah tokoh-tokoh terbaik yang mampu menjalankan transisi pemerintahan dengan baik.

Terutama bisa memahami karakter masyarakat Sulawesi Selatan.

"Kami tentu berharap Pj ini orang yang paham betul soal kepentingan daerah ini. Apalagi kita tidak bisa menutup mata, pemerintah sekarang ini cukup banyak melahirkan masalah-masalah di belakang," katanya.

Dia menegaskan, masyarakat Sulawesi Selatan menginginkan calon pengganti Andi Sudirman Sulaiman yang bisa membangun markas PSM Makassar atau Stadion Mattoanging.

"Karena yang mencuat kan soal stadion. Kita berharap Pj ini menyelesaikan (stadion), kita tidak berharap menyelesaikan semuanya. Tetapi bisa memberikan harapan lebih baik," tandasnya.

Ketua Fraksi Nasdem, Adi Ansar, menilai tokoh berlatar TNI/Polri sah-sah saja menjadi Pj Gubernur Sulsel sepanjang memenuhi syarat administrasi.

"Figur TNI/Polri bisa juga. Tentu kami di DPRD akan berkompromi mengusul tiga nama," ujarnya.

Menurutnya, tokoh-tokoh skala lokal yang memenuhi syarat administrasi sebagai Pj gubernur nyaris tidak ada.

Sebab, sekretaris provinsi dijabat oleh Plt bukan defenitif.

"Tentu kita berharap dalam menetapkan Pj ini memperhatikan kebutuhan lokal kita di sini," kata Adi Ansar.

"Ingat, Sulsel ini adalah episentrum politik Indonesia tengah dan Indonesia timur. Di sini tempat berkumpulnya para pendekar, itu harus dipertimbangkan," pungkasnya.

Ketua Fraksi Gerindra, Edward Wijaya Horas, menilai setiap sosok punya plus minus.

Ia mengatakan, Fraksi Gerindra belum membahas nama-nama yang akan diusulkan sebagai Pj Gubernur Sulsel.

"Belum kita bahas di fraksi saat ini. Sekarang kami lagi fokus kunjungan pengawasan," kata Edward.

"Mungkin awal Agustus baru kita rapat dan bahas soal nama-nama Pj gubernur," lanjutnya.

Terkait kriteria, Edward mengatakan yang pasti Pj tersebut paham fungsi pemimpin pemerintahan.

Anggota Fraksi PDIP, Andi Ansyari Mangkona, mengatakan fraksinya akan berkonsultasi ke DPP terkait nama yang akan diusulkan sebagai Pj Gubernur Sulsel.

"Kita lihat dulu kondisi seperti apa, kita akan lapor ke DPP seperti ini yang memungkinkan menjabat Pj Gubernur Sulsel," kata Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Sulsel itu, Kamis (20/7/2023).

Terkait nama-nama calon yang tengah diperbincangkan, Ansyari mengatakan semuanya baik.

"Semuanya baik, cuma masalahnya ini ada yang menentukan. Kita lihat siapa yang terpilih nanti, saya kira semuanya punya potensi yang sama," bebernya.

Yang penting, katanya, figur tersebut bisa memahami kekurangan pemerintah sekarang.

Apalagi masa jabatan Pj Gubernur Sulsel cukup lama, satu tahun lebih.

"Inikan masih banyak program yang perlu dilanjutkan. Khususnya saya di Komisi D DPRD Sulsel. Kita berharap kurang lebih 500 kilometer jalanan rusak itu harus dituntaskan," tegasnya.