TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Realisasi serapan anggaran Pemkot Makassar rendah. Serapan belanja APBD 2023 baru Rp1,3 triliun dari target Rp5,6 triliun.

Ada selisih belanja Rp4,3 triliun.

Ada lima organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Makassar dengan kategori merah capaian.

Antara lain, Dinas Pekerjaan Umum baru terealisasi 9,17 persen atau Rp92,5 miliar dari target Rp1 triliun lebih.

Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baru 9,36 persen atau Rp7,1 miliar dari target Rp75,8 miliar.

Disusul Diskominfo Makassar 11,28 persen atau Rp13,8 miliar dari target Rp123 miliar.

Kemudian Diaspora 12,08 persen atau Rp36,1 miliar dari target Rp299 miliar.

Terakhir Dinas Koperasi dan UKM, realisasi serapan anggaran di angka 12,43 persen atau Rp8,5 miliar dari target Rp 68,6 miliar.

Kepala BPKAD Makassar Muh Dakhlan mengakui serapan belanja tersebut masih sangat kurang.

Idealnya, progres serapan sudah mencapai 40 persen.

“Masih rendah sekali karena sudah enam bulan berjalan, idealnya itu sekitar 40 persen,” katanya belum lama ini.

Dari 51 OPD lingkup Pemkot Makassar, hanya ada dua OPD yang serapannya mencapai 40 persen.

Yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Dukcapil Makassar.

Serapan belanja Satpol PP di angka 40,7 persen atau Rp15,3 miliar dari pagu anggaran Rp37,6 miliar.

Sementara Disdukcapil paling tinggi dengan persentase 42,25 persen atau Rp10,3 miliar dari pagu Rp24,4 miliar.

Ia menilai, progres serapan anggaran tahun 2023 hampir menyamai tahun sebelumnya pada triwulan sama.

Minimnya realisasi belanja, kata Dakhlan karena masih banyak paket pekerjaan dalam berproses, misalnya untuk pekerjaan fisik.

Serapan belanja baru terhitung jika pekerjaan rampung 100 persen.

“Kegiatan fisik sekarang sementara jalan, nanti kita lihat progresnya pada triwulan 3, bulan-bulan Oktober,” ujarnya.

Nantinya, para kepala OPD akan melaporkan alasan minimnya serapan anggaran yang dikelola saat monitoring dan evaluasi (monev).

Monev digelar setelah Rakernas Apeksi XVI.

“Ini akan menjadi rujukan untuk dilaporkan ke Pak Wali. Nanti ditindaklanjuti dengan monev dalam waktu dekat, setelah Apeksi,” katanya.

Akhir 2022, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mewanti-wanti agar serapan anggaran seluruh OPD bisa memenuhi target.

Apalagi pada 2022, pemkot menjadi daerah dengan serapan belanja paling rendah se-Indonesia.

“Jadi penyerapan anggaran kita terendah loh di Indonesia. Ini menjadi catatan bagi Pemkot Makassar untuk lebih baik lagi ditahun depan,” kata Danny Pomanto.

Agar progres kegiatan dan realisasi belanja lebih maksimal tahun 2023, salah satu solusinya dengan cara mempercepat tender proyek yang akan dikerjakan.

Kala itu, Danny telah mengimbau OPD yang menangani proyek fisik untuk segera melakukan tender dini.(*)

Realisasi Anggaran 51 OPD

Dinas Pendidikan
Anggaran: Rp1,09 T
Realisasi: Rp329,8 M (30 persen)

Dinas Kesehatan
Anggaran: Rp623 M
Realisasi: Rp159,3 M (25,58 persen)

Dinas Pekerjaan Umum
Anggaran: Rp1 T M
Realisasi: Rp92,3 M (9,17 persen)

Dinas Penataan Ruang
Anggaran: Rp33,7 M
Realisasi: Rp6 M (17,81 persen)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Anggaran: Rp75,8 M
Realisasi: Rp7,1 M (9,36 persen)

Satuan Polisi Pamong Praja
Anggaran: Rp37,6 M
Realisasi: Rp15,3 M (40,70 persen)

Dinas Pemadam Kebakaran
Anggaran: Rp 53 M
Realisasi: Rp16,3 M (30,85 persen)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Anggaran: Rp27,8 M
Realisasi: Rp 6,9 M (24,84 persen)

Dinas Sosial
Anggaran: Rp24,7 M
Realisasi: Rp6,5 M (26,54 persen)

Dinas Ketenagakerjaan
Anggaran: Rp18,2 M
Realisasi: Rp6,5 M (35,62 persen)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Anggaran: Rp16,7 M
Realisasi: Rp4,1 M (24,85 persen)

Dinas Ketahanan Pangan
Anggaran: Rp28,3 M
Realisasi: Rp4,2 M (15,11persen)

Dinas Pertanahan
Anggaran: Rp12,9 M
Realisasi: Rp4,1 M (32,24 persen)

Dinas Lingkungan Hidup
Anggaran: Rp116,1 M
Realisasi: Rp 22,6 M (19,50 persen)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Anggaran: Rp24,4 M
Realisasi: Rp10,3 M (42,25 persen)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Anggaran: Rp37 M
Realisasi: Rp8,3 M (22,53 persen)

Dinas Perhubungan
Anggaran: Rp172 M
Realisasi: Rp45,2 M (26,32 persen)

Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggaran: Rp123 M
Realisasi: Rp13,8 M (11,28 persen )

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Anggaran: Rp68,6 M
Realisasi: Rp8,5 M (12,43 persen)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Anggaran: Rp20,2 M
Realisasi: Rp5,1 M (25,47 persen)

Dinas Pemuda dan Olahraga
Anggaran: Rp299,2 M
Realisasi: Rp36,1 M (12,08 persen)

Dinas Kebudayaan
Anggara : Rp35,6 M
Realisasi: Rp8 M (22,62 persen)

Dinas Perpustakaan
Anggaran: Rp10,7 M
Realisasi: Rp2,8 M (26,13 persen)

Dinas Kearsipan
Anggaran: Rp7,4 M
Realisasi: Rp2,8M (38,64 persen)

Dinas Perikanan dan Pertanian
Anggaran: Rp407 M
Realisasi: Rp15,9 M (39,11 persen)

Dinas Pariwisata
Anggaran: Rp73,6 M
Realisasi: Rp22,6 M (30,70 persen)

Dinas Perdagangan
Anggaran: Rp51,1 M
Realisasi: Rp16,1 M (31,46 persen)

Sekretariat Daerah
Anggaran: Rp362,5 M
Realisasi: Rp113,8 M (31,42 persen)

Sekretariat DPRD
Anggaran: Rp190,3 M
Realisasi: Rp55,6 M (29,22 persen)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran: Rp41,4 M
Realisasi: Rp11,9 M (27,76 persen )

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Anggaran: Rp55,8 M
Realisasi: Rp15,2 M (27,27 persen)

Badan Pendapatan Daerah
Anggaran: Rp134,4 M
Realisasi: Rp32,1 M (23,93 persen)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Anggaran: Rp26,3 M
Realisasi: Rp7,5 M (28,44 persen)

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Anggaran: Rp20,2 M
Realisasi: Rp4,4 M (22,08 persen)

Inspektorat Daerah
Anggaran: Rp27,3 m
Realisasi: Rp9,6 M (35,20 persen)

Kecamatan Biringkanaya
Anggaran: Rp54,6
Realisasi: Rp18,3 M (33,62 persen)

Kecamatan Bontoala
Anggaran: Rp43,5 M
Realisasi: Rp12,5 M (28,86 persen)

Kecamatan Makassar
Anggaran: Rp54,7 M
Realisasi: Rp16,6M (30,40 persen)

Kecamatan Mamajang
Anggaran: Rp44,1 M
Realisasi: Rp14,4 M (32,82 persen)

Kecamatan Manggala
Anggaran: Rp43,7 M
Realisasi: Rp14,3 M (32,74 persen )

Kecamatan Mariso
Anggaran: Rp39 M
Realisasi: Rp12,4 M (31,79 persen)

Kecamatan Panakkukang
Realisasi: Rp59,2 M
Anggaran: Rp18,1 M (30,63 persen)

Kecamatan Rappocini
Anggaran: Rp57 M
Realisasi: Rp18,1 M (31,89 persen)

Kecamatan Tallo
Anggaran: Rp50,7 M
Realisasi: Rp19,7 M (38,81 persen)

Kecamatan Tamalanrea
Anggaran: Rp42,2 M
Realisasi: Rp13,3 M (31,56 persen)

Kecamatan Tamalate
Anggaran: Rp57,6M
Realisasi: Rp20,3 M (35,26persen)

Kecamatan Ujung Pandang
Anggaran: Rp44,4 M
Realisasi: Rp16,6M (37,44 persen)

Kecamatan Ujung Tanah
Anggaran: Rp33,3 M
Realisasi: Rp9,3 M (27,85 persen)

Kecamatan Wajo
Anggaran: Rp31,6 M
Realisasi:Rp8,5 M (27,03 persen)

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
Anggaran: Rp13,2 M
Realisasi: Rp3,6 M (27,60 persen)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Anggaran: Rp31,9 M
Realisasi: Rp7,4 M (23,41 persen)

Belanja: Rp5,6 T
Realisasi: Rp1,3 T (23,7 persen)