TRIBUN-TIMUR.COM - PDIP terang-terangan tak menyukai sikap partai Nasdem yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

PDIP bahkan sudah beberapa kali mendorong untuk dilakukan reshuffle hingga evaluasi menteri dari partai Nasdem.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menemukan penyebab sebenarnya mengapa PDIP ngotot supaya menteri Nasdem dievaluasi.

Menurutnya, sikap PDI-P ini tak lepas dari manuver Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.

"Memang tidak dapat dimungkiri sekali, PDI Perjuangan sangat tidak suka sekali dengan sikap Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," kata Bawono kepada Kompas.com, Rabu (4/1/2023).

Menurut Bawono, perombakan kabinet atau reshuffle umumnya mempertimbangkan dua hal, yakni kinerja menteri atau politik.

Melihat dinamika terkini, dorongan PDI-P agar presiden merombak menteri dari Nasdem cenderung mengarah ke faktor politik.

Sebabnya, sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, PDI-P tak henti-hentinya menyentil, menyerang, dan puncaknya kini meminta kepala negara mengevaluasi menteri partai besutan Surya Paloh itu.

"Apabila nanti reshuffle kabinet dilakukan oleh presiden menggusur pos kementerian yang dihuni oleh politisi Partai Nasdem, maka pertimbangan politik jauh lebih dikedepankan oleh presiden ketimbang pertimbangan kinerja," ujarnya.

Sedianya, kata Bawono, deklarasi pencapresan Anies Baswedan tak bisa dijadikan landasan untuk menilai apakah Nasdem masih sejalan dengan pemerintahan Jokowi atau tidak.

Seharusnya, penilaian terkait ini didasarkan oleh komitmen para menteri Nasdem dalam menjalankan program-program pemerintahan.

Nasdem pun dinilai punya hak untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres.

Sebab, komitmen Nasdem untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amien hanya sampai masa jabatan keduanya berakhir pada 2024.

"Itu merupakan bagian hak politik dari Partai Nasdem sebagai partai politik untuk ajukan bakal calon presiden," tutur dia.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle kembali mencuat belakangan ini.

PDI-P meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi.

Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Belakangan, Djarot meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri.

Dia menduga, ada ketidakcocokan menteri-menteri tersebut dengan kebijakan pemerintahan.

"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," ujarnya, Selasa (3/1/2023).

Jokowi sendiri berulang kali juga melempar sinyal reshuffle. Namun, dia tak bicara pasti ihwal rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju itu.

"Ditunggu saja," kata Jokowi, Senin (2/1/2023).

Adapun Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres Pemilu 2024 pada awal Oktober lalu.

Sejak saat itu, elite PDI-P berulang kali "menyerang" Nasdem lewat sindiran hingga sentilan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Terus Dorong "Reshuffle", PDI-P Dinilai Terang-terangan Tak Suka dengan Manuver Nasdem Capreskan Anies"