Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar mencatat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Pemkot Makassar per Oktober 2022 mencapai Rp 783 miliar.
Angka tersebut diprediksi masih bertambah hingga akhir tahun 2022.
Kepala BPKAD Makassar M Dakhlan mengatakan banyak kegiatan yang tidak jalan tahun ini sehingga anggaran menjadi Silpa.
"Silpa posisinya sekarang Rp 783 miliar, tapi kemungminan lebih dari itu karana banyak kegiatan yang tidak jalan," ucap Dakhlan, Jumat (28/10/2022) lalu.
Silpa tersebut nantinya akan difokuskan untuk membiayai sejumlah kegiatan atau program prioritas Pemkot Makassar yang gagal dieksekusi tahun ini.
Karenanya, APBD Pemkot Makassar 2023 mendatang diprediksi mengalami kenaikan.
Dari hasil Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan KUA/PPAS di DPRD, APBD Pemkot diprediksi mencapai Rp 5,5 triliun.
Mengalami kenaikan 10 persen dibanding APBD Pokok 2022 senilai Rp 4,9 triliun.
"Kenaikannya karena banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan tahun 2022 ini," jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menegaskan ia tak mau mengulangi kesalahan di 2022.
Dimana pada tahun ini, serapan anggaran sangat rendah. Banyak proyek strategis yang tidak berjalan.
"Pertama kita tidak mau mengulangi kesalahan di 2022. Kesalahan itu terkait penyerapan anggaran karena semua proyek-proyek besar tidak lengkap. Gambarnya tidak lengkap, amdalnya tidak lengkap," ucap Danny Pomanto usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Makassar, Jumat (28/10/2022).
Untuk mempercepat program-program tersebut, ia akan membentuk tim pengadaan dari eksternal Pemkot Makassar. Tim pengadaan ini berasal dari kalangan akademisi.
"Kita bikin agen pengadaan dari luar. Bisa pakai Unhas, bisa pakai UNM, kemungkinan kita bisa pakai orang luar. Performa ULP (menjadi masalah), kita agak tersendat disitu," jelasnya.
Danny Pomanto belum memaparkan secara detail tugas dan wewenang dari agen pengadaan tersebut.