Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dianggap lamban dalam menjalankan program, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo meminta eksekutif mengevaluasi pejabat Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Hal itu disampaikan Rudianto Lallo usai rapat paripurna penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sudah 2021/2022.
Ketua Bappilu NasDem sulsel ini menegaskan, pejabat terkait (Dinas) PU telah berkali-kali diingatkan oleh Komisi C sebagai mitranya.
Karena itu, Pemkot Makassar dalam hal ini Wali Kota bisa mengevaluasi kinerja para pejabat tersebut.
"Itukan berkali kali sudah diingatkan oleh mitra komisi C. Kita harap pemerintah kota dalam hal ini wali kota bisa mengevaluasi kinerja para pejabatnya," tegasnya.
Sebagai unsur pembantu kepala daerah, mereka seharusnya menjalankan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dengan baik.
Jika tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, maka perlu dievaluasi dan digantikan dengan pejabat lain yang lebih mampu.
"Perlu evaluasi kerja agar proses yang lamban ini bisa dibenahi. Mereka inikan unsur pembantu kepala daerah, kalau dipandang tidak bisa menjadi pembantu yang baik karena gagal menerjemahkan visi misi atau keinginan kepala daerah dan wakil kepala daerah banyak kok yang bisa," ujarnya.
Hal tersebut juga berlaku bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kinerjanya lamban, penyegaran perlu dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja para OPD.
Hal sama disampaikan anggota Komisi C Bidang Infrastruktur dan Pembangunan, Nunung Dasniar.
Masalah jalan dan drainase tak henti-hentinya dikeluhkan masyarakat.
Khususnya di daerah rawan banjir, seperti di Kecamatan Biringkanaya.
Ia menyampaikan, belum ada langkah antisipatif dari Pemkot Makassar khususnya PU untuk melakukan perbaikan infrastruktur.
"Saya tiga tahun di DPRD hasil reses lambat diserap, masyarakat selalu keluhkan soal banjir karena jalanan dan drainasenya tidak bagus," bebernya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, OPD yang kinerjanya tak maksimal memang harus dievaluasi, termasuk Dinas PU.
"Ya saya pasti evaluasi, saya akan resetting," kata Danny beberapa waktu lalu
Diketahui, dari 50 OPD di Pemkot Makassar, Dinas PU paling rendah serapan anggarannya.
PU hanya mampu membelanjakan 5,69 persen atau Rp51,2 miliar dari Rp899,2 miliar anggaranya. (*)