Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Syafiuddin Patahuddin mengaku sadar beban APBD terhadap subsidi BBM selama ini.
Namun, anggota Fraksi PKS DPRD Sulsel menyebutkan menaikkan harga BBM bersubsidi bukan solusi yang tepat.
Apalagi kondisi ekonomi masyarakat terpuruk selama dua tahun akibat pandemi Covid-19.
"Kami sangat prihatin dengan kondisi masyarakat saat ini. Ibarat jatuh ketimpa tangga pula," katanya saat dikonfirmasi, Minggu (4/9/2022).
"Konglomerat mendapat keringanan pajak bahkan pengampunan atau amnesti sementara masyarakat diperas habis hingga tetes terakhir," Patahuddin menambahkan.
Menurutnya, banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk meringankan subsidi BBM.
Ia mencontohkan seperti meningkatkan penerimaan negara dari pajak, bea dan cukai, meningkatkan pengawasan akan kebocoran anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksanaan dan monitoring kegiatan.
Sehingga, tidak logis bagi dia jika pemerintah menaikkan harga BBM subsidi di tengah masyarakat yang sementara bangkit dari pandemi Covid-19.
Sebab kenaikan harga BBM sangat berpengaruh ke semua sektor kehidupan masyarakat.
Mulai dari kebutuhan ibu rumah tangga, bisnis, pariwisata, pertanian, perkebunan, kelautan, jasa, transportasi dan hal lain.
Kenaikan harga BBM, kata dia, akan membuat biaya manufaktur dan proses produksi serta produknya akan meningkat.
Selain itu, lanjut dia, biaya distribusi dan transportasi juga akan naik.
"Sehingga harga barang atau jasa tiba di konsumen akan naik," katanya.
Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid juga mengusulkan solusi untuk mengatasi permasalahan BBM subsidi saat ini.
Ia menyarankan kepada pemerintah agar membatasi dan meningkatkan pengawasan distribusi dari pada menaikkan harga BBM bersubsidi.