Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman “mempersilakan” Kereta Api Sulsel melewati wilayah Makassar lewat jalur bawah, at-grade.
Jika Wali Kota Makassar Danny Pomanto masih berharap, Kereta Api Sulsel melintasi Makassar lewat atas, disilakan melanjutkan perjuangan di pusat, kementerian terkait.
Keputusan “melewatkan” Kereta Api Sulsel di darat dikukuhkan Gubernur Sulsel melalui Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) pembangunan rel Kereta Api (KA) Parepare-Makassar untuk segmen E Maros-Makassar.
SK-nya telahdiserahkan ke Balai Kereta Api Direkturat Perkereta Apian Kementerian Perhubungan RI.
“Tugas Pemprov Sulsel kini telah selesai setelah menyerahkan SK Penlok kepada pemerintah pusat melalui Balai Kereta Api Sulsel,” tegas Kepala Bidang Humas Diskominfo Sulsel Sultan Rakib, Sabtu (6/8/2022) di Makassar.
Wali Kota Makassar menolak desain Jalur Kereta Api di Makassar karena lewat bawah.
Menurut Danny Pomanto, konsep at-grade menyalahi tataruang kota dan berpotensi menyengsarakan warga Kota Makassar.
“Tunjukkan kepada saya amdalnya. Jalur bawah sudah terbukti menyebabkan banjir di Barru. Saya tidak mau karena desain yang tidak dikaji mendalam menyebabkan kesengsaraan bagi warga Makassar,” jelas Danny Pomanto.
Menurut Sultan, sesuai petunjuk kementeraian, jalur kereta api di Makassar, tetap lewat jalur bawah atau at-grade, bulan elevated.
“Jadi kalau Pak Wali Kota Makassar masih tetap ingin memakai konsep elevated untuk jalur kereta api segmen Makassar, silakan melobi ke kementerian terkait,” kata Sultan.
Sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman juga menyilakan Danny Pomanto melanjutkan perjuangan ke pusat.
“Proyek strategi nasional tidak bisa dihalangi, kalau itu (konsep) masalah teknis bupati dan wali kota kepada teknisnya. Maros bisa, Makassar tinggal lobinya untuk bercerita tentang teknis,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.
Konsep jalur kereta api at grade segmen Makassar telah diserahkan ke pusat.
“Kami sudah dapat informasi dari Dinas Perkimtan. Tim kajian sudah menyerahkan SK Penlok penyediaan lahan rel kereta api kepada balai kereta api,” kata Sultan, kemarin.
Sultan mengungkapkan, berdasarkan aturan, dalam proses penyediaan lahan ada empat tahapan masing-masing.
“Tahapan pertama adalah perencanaan, bertanggung jawab dalam hal ini balai perkeretaapian,” katanya.
Sultan melanjutkan, dalam proses perencanaan penetapan lahan ini tentu berdasarkan pada RTRW nasional, provinsi dan kota / kabupaten.
Tahapan kedua adalah persiapan, yakni Pengajuan dokumen perencanaan pada pemprov Sulsel berupa DPPT (dokumen perencaan pengadaan tanah).
“Output nya di sini adalah penlok. Nah sekarang penlok sudah selesai. Itu artinya tahap kedua telah selesai sisa dua tahapan lagi,” ujar Sultan.
Tapan selanjutnya, kata Sultan, pelaksanaan.
Yang punya domain di sini adalah BPN.
Pihak BPN melaksanaan rangkaian kegiatan; seperti identifikasi inventarisasi lahan yang akan dibebaskan.
Mencatat yang bernilai ekonomis kemudian dieksekusi.
Lamanya tergantung banyaknya bidang tanah dan kemudian berapa jumlah pemilik dan yang harus diidentifikasi. Waktu penilaiannya berkisar 40 hari atau kurang.
“Tahapan terakhir adalah penyerahan hasil, diserahkan hasil pengadaan tanah dari P2T (BPN) kepada balai kereta. Setelah itu balai atau kementerian perhubungan akan melaksanakan pembangunan rel,” jelas Sultan.
Selengkapnya baca HL Tribun Timur edisi Minggu (7/8/2022). (*)