Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Sulsel menolak melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran dan verifikasi partai politik.
Kelimanya yaitu DPC Demokrat Maros, Barru, Takalar, Jeneponto, dan Toraja Utara.
Kelimanya mendapat Surat Peringatan Pertama (SP1) dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel.
Baca juga: Penyebab Demokrat Ditolak Koalisi di Pilpres 2024, Incar Nasdem dan Gerindra Kini Sudah Punya Capres
Baca juga: Alasan Demokrat Tak Setuju Duet Pemersatu Bangsa Anies Baswedan - Ganjar Meski Diusul Surya Paloh
Kelima DPC Demokrat dipimpin Amirullah Nur (Maros), Irmawati Syahrir (Barru), Japri Y Timbo (Takalar), Hatson Bangru (Toraja Utara), dan Kaharuddin (Jeneponto).
Pendaftaran parpol peserta Pemilu dibuka 1 sampai 14 Agustus 2022.
Ketua OKK Demokrat Sulsel Aslan mengatakan ketiadaan administrasi 5 DPC itu tidak akan mempengaruhi pendaftaran peserta pemilu.
"Kan syaratnya 75 persen, itu sudah terpenuhi mi. Jadi tidak ada masalah. Itu syarat untuk tingkat provinsi lulus pendaftaran peserta pemilu, kita sudah penuhi," kata Aslan, Sabtu (16/7/2022).
DPD Demokrat Sulsel sudah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal.
Menurutnya, DPD Demokrat Sulsel sudah memprediksi akan ada sejumlah DPC tidak patuh.
"Tapi tidak masalah ji. Kita sudah persiapkan karena sudah ada dugaan dari awal. Aturan kan mulai dari 1/1000 dari jumlah penduduk. Kita pakai cara lain, kita kumpulkan KTP untuk jadi kader demokrat," katanya.
DPD Demokrat Sulsel menyiapkan sanksi kepada 5 ketua DPC Demokrat.
Sementara Deputi Kepala Bakomstra DPD Partai Demokrat Sulsel, Akbar Endra, mengatakan kelima ketua partai akan segera diganti.
"Kalau Ketua DPC Maros Amirullah Nur sudah tidak mau mengurusnya, yah DPD Demokrat ambil alih. Demokrat sistemnya sudah jalan. Jadi tidak tergantung dengan satu orang," kata Akbar Endra.
Akbar mengatakan, verifikasi parpol adalah tugas negara terhadap pengurus parpol.
Menurutnya kalau ada ketua DPC tidak mampu melaksanakan amanah konstitusi ini, berarti kapasitas dan tanggungjawabnya rendah.
"Kita akan usulkan PLT untuk menggantikan Amir," kata Akbar Endra.
Ketua DPC Demokrat Maros, Amirullah Nur menanggapi teguran dari DPD Demokrat Sulsel soal kelengkapan administrasi pendaftaran peserta pemilu.
Amir mengatakan, tidak mau lagi mengurusi pendaftaran peserta pemilu 2024.
"DPD minta melengkapi segala berkas administrasi pendaftaran peserta pemilu. Jadi ada 5 DPC Demokrat kabupaten tidak mau lengkapi berkas. Biar saja kalau Demokrat Sulsel terancam tidak lolos verifikasi parpol," kata Amir.
"Masalah kita diberi SP1, SP2, bahkan SP30 pun tidak ada urusan bagi saya. Jadi bagaimana mungkin kita mau siapkan administrasi sementara kita sudah menolak LPj saudara Ni'matullah," katanya.
Mantan anggota DPRD itu tidak ingin lagi memimpin DPC Demokrat Maros.
Ia mempersilakan Ketua DPD Ni'matullah Rahim Bone mencari pemimpin cabang baru.