Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Demokrat tak setuju duet Pemersatu Bangsa yang digagas Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.
Duet pemersatu bangsa merupakan paket Anies Baswedan - Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal ini disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Senin (27/6/2022).
Baca juga: Respon PKS Soal Duet Pemersatu Bangsa Anies Baswedan - Ganjar Pranowo, Seperti Kolaborasi & Sinergi
Baca juga: Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Disebut Berpasangan di Plpres 2024, Penjelasan Dua Gubernur Sama
Salah satu alasan Demokrat menolak wacana duet pemersatu bangsa karena akan melanggengkan politik identitas.
Apalagi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo selama ini diwakili dua kutub politik yang berbeda.
Menurut Kamhar, peningkatan derajat dan kualitas demokrasi semestinya diwujudkan.
Agar polarisasi yang bersumber dari eksploitasi terhadap politik identitas secara berlebihan bisa teratasi.
Kamhar menyinggung ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebagai sumber masalah dari eksploitasi politik identitas.
"Jika ingin menyelesaikan eksploitasi politik identitas secara berlebihan ini dan sekaligus meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi, maka ini yang mesti ditinjau ulang agar rakyat mendapatkan sebanyak mungkin pilihan putra dan putri terbaik bangsa," pungkas Kamhar.
Reaksi Anies Baswedan dan Ganjar
Anies Baswedan memilih fokus mengurus Ibu Kota hingga masa jabatannya tuntas dibanding bicara soal Pilpres 2024.
Anies Baswedan diketahui akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 26 Oktober 2022.
"Saya urus Jakarta dulu, fokusnya di situ," kata Anies Baswedan di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (25/6/2022) malam.
Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tugasnya sebagai kepala daerah jauh lebih penting ketimbang berbicara soal calon presiden (Capres) 2024.
Hal itu disampaikan Ganjar di Kantor Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6/2022).