Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan belum mengambil keputusan atas dua rekomendasi Komisi A DPRD Sulsel mengenai nasib 11.425 tenaga honorer.
Kepala BKD Sulsel Imran Jauzi mengatakan, dua usulan DPRD Komisi A itu sejatinya sejalan dengan keinginan Pemprov.
Namun BKD menyampaikan butuh kajian mendalam atas dua usulan itu.
"Saya kira ini memang sejalan dengan apa yang direncanakan Pemprov Sulsel. Namun ini tentunya harus dikaji lebih jauh dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah," kata Imran saat dihubungi Tribun Jumat (10/6/2022).
Imran mengungkapkan Pemprov Sulsel mesti melakukan kajian mendalam untuk menyesuaikan keuangan daerah.
Ia mencontohkan, selama ini Pemprov Sulsel membayar gaji honorer senilai Rp 2 juta sebulan. Dalam setahun, Pemprov Sulsel mengeluarkan anggaran senilai Rp24 juta setahun untuk satu tenaga honorer.
Selama ini Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran senilai Rp 240 Miliar untuk membayar honor tenaga honorer setahun.
BKD sedang berdikusi dengan Dinas Koperasi untuk mengkaji usulan pemberian modal usaha tersebut.
Pemberian modal usaha dinilai akan mengurangi pengeluaran Pemprov Sulsel.
"Ini sementara kita kaji, misalnya honorer diberi pelatihan dengan modal Rp1 juta. Selanjutnya diberi modal usaha Rp5 juta. Berarti kita hanya keluarkan anggaran 7 juta, dari sebelumnya Rp24 juta untuk satu honorer selama setahun. Begitu usulan komisi A," kata Imran.
Opsi tersebut disiapkan Pemprov Sulsel bagi para tenaga honorer sebagai tanda penghargaan dan apresiasi atas pengabdian tenaga, pikiran, dan waktunya selama ini.
"Kita kasih keterampilan bagaimana berusaha, siapa tahu mungkin ada yang bakatnya berdagang, berdaganglah, bakatnya untuk ekonomi kreatif silahkan, baru dikasih modal 5 juta misalnya. Itu juga bagian dari kajian. Saya kira enam bulan ini harus clear," kata Imran Jauzi.
Siapkan Jadi Outsourcing
Imran Jauzi mengungkapkan Pemprov Sulsel juga menyiapkan usulan pengalihan tenaga honorer jadi tenaga outsourcing sesuai usulan Komisi A DPRD Sulsel.
"Kita akan melihat bahwa ada jenis pekerjaan yang mungkin di outsourching-kan," kata Imran Jauzi.