Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Demokrat menyatakan tak melakukan konvensi untuk mencari figud calon Presiden RI di Pemilu 2024 mendatang. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini telah menyepakati mengusung ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal Capres.
"Untuk tahun 2024 Partai Demokrat di posisi berbeda, ada figur, Ketua Umum AHY, yang dari seluruh kader maupun simpatisan ada akspektasi dan aspirasi yang sama untuk memperjuangkan Ketua Umum AHY untuk Pilpres di 2024 nanti," ujar Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam acara Gaspol Kompas.com di Jakarta, Selas (19/4/2022).
Untuk mengusung AHY sebagai Capres, Partai Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan niat tersebut, Partai Demokrat akan melakukan komunikasi politik dengan partai lainnya agar bisa menggenapkan minimal 25 persen suara atau 20 persen kursi di DPR. Kebijakan itu berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan peraturan teknis lainnya.
Saat ini, Partai Demokrat memiliki 54 kursi dari 575 kursi di DPR RI. Jumlah ini masih jauh dari ambang batas minimal partai politik untuk mengusung Capres yakni 115 kursi.
"Paling utama saat ini bagaimana membangun komunikasi politik dengan parpol lain untuk bisa kerja sama atau koalisi untuk mencukupkan syarat masuk kontestasi Pilpres 2024 nanti," ujar Kamhar.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik UI (Puskapol UI) Aditya Perdana menilai, konvensi merupakan salah satu cara ideal sebagai mekanisme untuk mencari calon presiden yang cocok untuk partai politik.
Pasalnya, melalui konvensi, ada ruang di mana seluruh calon terbaik akan dimunculkan. Namun demikian, mekanisme tersebut saat ini tak tepat dilakukan oleh Partai Demokra karena berisiko menimbulkan masalah baru.
Pasalnya, konvensi bisa mengganggu solidaritas partai yang saat ini sedang dibangun.
"Kalau konvensi dibuka, bisa menjadi problematis bagi Demokrat. Karena nanti mengganggu solidaritas partai di proses pencalonan, karena saat kampanye akan membawa gerbong masing-masing. Ini akan menimbulkan tarik-tarikan yang secara organisasi tidak baik," ujar Aditya.(*)