Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ratusan mahasiswa dari berbagai kelompok menggelar aksi demonstrasi di sekitaran pertigaan Jl AP Pettarani dan Alauddin Makassar, Senin (11/4/2022).
Mereka berasal dari sembilan kelompok organisasi. STIEM Bongaya, YPUP, STIE Nobel, STIE Tri Dharma Nusantara, Organisasi Pergerakan Mahasiswa.
Juga aliansi gerakan rakyat miskin kota yang berasal dari Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia atau KAMRI, HMI Cabang Makassar MPO, dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar.
Serta HMI cabang Gowa Raya, PMII Gowa, dan IMM Gowa.
Sejumlah tuntutan dari massa aksi juga sama. Diantaranya menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga periode.
Meskipun sehari sebelumnya, Jokowi telah membuat pernyataan bahwa pemilu tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal.
Begitupun dengan masa jabatan presiden tidak ada perpanjangan.
Namun sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa di Kota Makassar, belum puas dengan pernyataan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Jenderal Lapangan Asmara, Muhammad Arya Dwi mengatakan bahwa pernyataan presiden subjektif.
Menurutnya, pernyataan subjektif itu bisa berubah jika ada tendensi dari partai politik.
"Itu yang kami takutkan. Makanya gerakan ini adalah power untuk menekan partai politik agar tidak membuat hal yang bersifat inkonstitusional," katanya.
Kabid Hikma Politik dan Kebijakan Publik IMM Gowa, Firdaus malah mengatakan bahwa pernyataan tersebut bisa saja kebalikannya.
"Menurut kami itu logika terbalik," katanya.
Sementara Kordinator Lapangan HMI Cabang Gowa Raya, Aswin justeru mendesak Ketua MPR RI juga membuat pernyataan tegas bahwa tidak akan ada perpanjangan masa jabatan presiden.
"Karena MPR berwenang mengamandemen UU. Jangan sampai upaya perpanjangan ini dilakukan meskipun ada pernyataan presiden Jokowi," katanya.
Mereka berharap setelah aksi ini dilakukan, Presiden Jokowi mengevaluasi dan memecat sejumlah menteri yang dianggap telah membuat gaduh di masyarakat.
Selain menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, mahasiswa Makassar juga menuntut berbagai masalah di masyarakat.
Diantaranya kelangkaan minyak goreng dan BBM, kenaikan PPN, serta ada yang meminta Ketua DPR RI, Puan Maharani dicopot.
"Kami menuntut itu karena Puan Maharani menetapkan 40 UU Prolegnasdan juga Omnibus Law," kata Jenderal Lapangan Aliansi Rakyat Miskin Kota, Marwa.
"Itu tidak berpihak ke rakyat," lanjutnya.
Sembilan kelompok mahasiswa ini beunjuk rasa di sekitar pertigaan Jl AP Pettarani-Alauddin.
Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan dan melakukan orasi secara bergantian di tangah jalan. Bahkan ada yang orasi di atas mobil.
Massa aksi menutup jalan dengan membakar ban bekas di sejumlah titik, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan.
Suasana jalan sepi. Hanya ada pengendara sepeda motor sesekali yang melintas saat penutupan jalan.
Setelah membakar ban dan berorasi, beberapa kelompok beranjak ke Fly over menjelang sore.
Tersisa Aliansi Rakyat Miskin Kota yang bertahan di pertigaan Jl AP Pettarani- Jl Alauddin hingga waktu berbuka puasa selesai.