Baca tanpa iklan
TRIBUNWAJO.COM, SABBANGPARU -Nasib guru honorer yang terkatung-katung menjadi tema pembahasan pada diskusi publik di Cafe KM10, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Selasa (28/12/2021).
Pengabdian lama tanpa ada kejelasan status, lulus penerimaan CPNS 2013 silam tapi hingga saat ini belum mendapatkan NIP adalah masalah guru honorer di Kabupaten Wajo.
Belum lagi terkait honor tak terbayarkan, ketidaklayakan upah, serta nasib guru yang mengabdi di sekolah swasta atau yayasan.
Anggota Komisi IV DPRD Wajo, Agustan Ranreng menyatakan bahwa persoalan guru honorer kerap kali diaspirasikan.
"Termasuk kita kawal kasus guru honorer yang lulus CPNS 2013 lalu tapi sampai hari ini belum mendapatkan NIP," katanya.
Ketua DPD PKS Kabupaten Wajo itu menyebutkan, DPRD Wajo telah beberapa kali ke BKN hingga DPR RI dan MPR RI membahas nasib guru honorer.
Ketua Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Tamsil Linrung, hadir pada acara tersebut dan menjadi panelis.
Menurutnya, hasil pansus guru dan tenaga kependidikan honorer telah rampung dan telah disampaikan beberapa rekomendasi untuk presiden terkait nasib guru honorer.
"Rekomendasinya, salah satunya adalah memerintahkan kepada presiden untuk memberikan perhatian dan prioritas nasib guru honorer. Memberikan status kepada mereka. Jadi PNS, bukan ASN bukan P3K," katanya.
Rekomedasi tersebut, sambung Tamsil Linrung mesti diselesaikan Presiden RI selambat-lambatnya 2023 mendatang.
"Itu semua selesai selambat-lambatnya 2023, gaji sudah harus direalisasikan sesuai standar semestinya," katanya.
Baca juga: Cara Persatuan Istri Anggota DPRD Wajo Peringati Hari Ibu, Gelar Lomba Memasak Hingga Karaoke
Baca juga: Bikin Haru Wanita Paruh Baya Gendong Ibunya Seperti Bayi, Netter Ramai Berkomentar
Pengangkatan dilakukan secara langsung dan diminta untuk tidak melakukan tes ataupun semacamnya.
Apabila anggaran negara disebut membebani, maka solusi dari DPD RI adalah menghentikan sejumlah proyek infrastruktur.
"Kalau perlu menghentikan proyek infrastruktur. Salah satunya pemindahan ibu kota negara yang akan menelan anggaran lebih 500 triliun. Honorer tidak membutuhkan angka segitu, hanya puluhan triliun," katanya.
Selain proyek pemindahan ibu kota negara, proyek kereta cepat juga diminta ditunda untuk memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi PNS.
"Salah satunya lagi adalah proyek kereta cepat. Itu tidak terlalu urgen," katanya. (*)
Laporan jurnalis Tribun Timur, Hardiansyah Abdi Gunawan