Sidang Nurdin Abdullah

Sidang Lanjutan Nurdin Abdullah, Jaksa KPK Hadirkan Petugas Ukur Badan Pertanahan Maros

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Jaksa KPK saat sidang terdakwa Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (21/10/2021) pukul 10.45 Wita.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sidang lanjutan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) perizinan dan pembangunan infrastruktur di Sulsel tahun 2020-2021 kembali digelar.

Dengan terdakwa Gubernur Sulsel (Diberhentikan Sementara) Nurdin Abdullah dan mantan Sekdis PUTR Sulsel Edy Rahmat.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (21/10/2021) pukul 10.45 Wita.

Hadir Majelis Hakim yang diketuai Ibrahim Palino.

Hadir juga Penasehat Hukum Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat.

Sementara Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) turut hadir dengan satu saksi yang dihadirkan.

"Hari ini kami harkan 1 saksi Petugas Ukur Badan Pertanahan Kabupaten Maros atas nama A Aswan Irwan," ujar Anggota JPU KPK, Siswandono.

"Kami juga akan bacakan BAP dari Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hoktikultura, Andi Ardin yang telah meninggal," tambah lelaki berkacamata itu.

Seperti diketahui, NA sendiri diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

Itu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dengan ancaman hukum minimal 4 tahun, dan maksimal 20 tahun, dengan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. (*)