Azyumardi Azra: Presiden Jokowi Seharusnya Juga Minta Kapolri Hentikan Tindakan Doxing pada Aktivis

Editor: Ilham Arsyam
Azyumardi Azra dan Presiden Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengarahkan anak buahnya lebih humanis dalam menyikapi aspirasi masyarakat.

Namun, menurut Azyumardi, Presiden Jokowi seharusnya juga meminta Kapolri mengusut tindakan doxing (meretas dan menyebarluaskan informasi pribadi) yang menimpa aktivis.

“Saya kira kalau untuk polisi, Presiden lebih bisa secara tegas meminta kepada Kapolri dalam tanda kutip untuk menertibkan polisi. Yang menjadi masalah itu doxing. Menurut saya, Presiden juga harus mengimbau agar menghentikan tindakan-tindakan seperti itu,” kata Azyumardi Azra saat menjadi narasumber Program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Kamis (16/9/2021).

Dia menyayangkan, karena Presiden hanya menegur Kapolri karena berlebihan dalam penertiban poster dalam kunjungan kerja Presiden, namun tidak meminta mengusut para pelaku doxing.

“Presiden itu sayangnya, tidak menginstruksikan ke Kapolri supaya mengusut para pelaku doxing,” kata Azyumardi.

Padahal, kata Azyumardi, kepolisian pasti dapat mengusut pelaku doxing kepada anggota masyarakat yang menyampaikan aspirasinya.

“Polisi punya kemampuan dan kapasitas dengan direktorat cybernya pastilah tahu (pelakunya)” ujar Azyumardi.

Presiden Joko Widodo, kata Azyumardi dapat mengimbau agar perilaku doxing dihentikan, sekaligus meminta Kapolri mengusut pihak yang mencoba melakukannya.

“Presiden misalnya dapat menghimbau supaya para pelaku doxing itu berhenti. Kalau tidak maka presiden bisa sekaligus mengatakan ‘saya akan instruksikan kepada Kapolri untuk menertibkan, mengusut, dan melacak’” paparnya.

Terkait represi terhadap penyampaian aspirasi masyarakat, Azyumardi meminta kepolisian untuk lebih bersikap humanis. Polisi harus menampilkan wajah yang lebih lembut dan mengayomi masyarakat. (*)