Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Pegiat media sosial (medsos) Ferdinand Hutahaean ikut menyoroti terkait dukungan Anggota DPR Fraksi PDIP, Effendi Simbolon kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.
Tidak hanya mendukung Jenderal Andika Perkasa, Effendi juga mendukung Letnan Jenderal (Letjen) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Ferdinand menilai, sebagai anggota DPR RI mewakili PDI Perjuangan, dukungan terbuka yang disampaikan tersebut terkesan tidak etis.
"Jika secara pribadi, Efendi Simbolon menyatakan dukungan kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI maka biasa saja dalam politik. Tapi jika pernyataan Effendi Simbolon sebagai anggota Komisi I DPR atau mewakili PDIP tentu tidak boleh. Karena Komisi I DPR terdiri dari berbagai fraksi atau partai," ujar Ferdinand di Jakarta, Senin (6/9/2021).
Ferdinand menilai, jika pun pernyataan Effendi Simbolon mendukung Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI untuk mewakili PDIP, maka patut dipertanyakan juga.
Sebab, selama ini Effendi Simbolon juga bukan sosok yang bisa dikategorikan mewakili sikap - sikap PDIP secara partai.
Ferdinand pun menduga dukungan Effendi Simbolon untuk Jenderal Andika hanya bersifat pribadi.
"Jadi dukungan kepada Jenderal Andika Perkasa hanya pernyataan pribadi Effendi Simbolon saja," ujarnya.
Menurut Ferdinand, dukungan Effendi Simbolon kepada Jenderal Andika Perkasa juga lumrah.
Karena saat ini banyak juga politisi yang mendukung Jendela Andika sebagai calon Panglima untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Namun Effendi Simbolon sebagai anggota PDIP mestinya bisa membedakan posisinya apakah sebagai DPR, sebagai anggota partai maupun pribadi.
"Kalau perlu pernyataan tersebut dilapisi sebagai pernyataan pribadi. Itu lumrah saja. Tapi kalau bicara sikap lembaga Komisi I DPR maupun PDIP, maka Edfendi Simbolon tidak bisa mewakilinya. Jadi saya lihat ini hanya perrnyataan pribadi. Jadi ya sah-sah saja. Namanya dukung mendukung," paparnya.
Terkait apakah Effendi Simbolon patut diberikan sanksi karena pernyataannya bisa dikatakan offside, Ferdinand menuturkan, jika bicara sanksi maka sesuai aturan partai saja.
Ia mengaku tidak begitu mengetahui bagaimana aturan internal PDIP.
Tapi sepanjang pernyataan Effendi Simbolon secara pribadi maka tidak masalah dan tidak bisa diberikan sanksi.
Namun, jika pernyataannya mewakili dan merasa mewakili partai atau Komisi I DPR maka pernyataan Effendi Simbolon bisa dikategorikan offside.
Oleh karena itu pernyataan Effendi Simbolon itu patut diklarifikasi, apakah pernyataannya sebagai penyataan pribadi atau sikap partai atau DPR.
Ferdinand pun mengimbau, sebagai anggota partai, Effendi Simbolon harus menahan pernyataan - pernyataan yang belum tentu nanti bisa seirama dengan sikap partai.
"Karena itu akan membuat friksi dan perbedaan internal," tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono mengatakan, kegiatan dukung mendukung terhadap sosok calon Panglima TNI merupakan sesuatu yang absurd.
Karena pemilihan dan pengangkatan Panglima TNI adalah sebuah rutinitas organisasi belaka. Selain itu pergantian Panglima TNI juga bukan kompetisi politik layaknya pemilihan terbuka.
"Semua ada aturannya, dipilih oleh Presiden sebagai hak prerogatif Presiden," ujar Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono dalam keterangannya, Minggu (5/9/2021).
Dalam kesempatan ini Julius juga mengungkapkan, sepanjang dua bulan terakhir sudah ada dua kelompok yang membuat acara untuk mendukung KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI.
Ternyata, setelah ditelusuri, kedua acara tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.
Kedua acara tersebut jelas merugikan marwah institusi TNI AL dan KSAL secara pribadi.
"Karena kami adalah institusi negara yang loyal tegak lurus kepada Presiden RI, tidak berpolitik apalagi menggalang dukungan," tegasnya.
Selain Jenderal Andika Perkasa, nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono juga menguat untuk menggantikan posisi Hadi.
Jika merujuk pada matra, saat ini Angkatan Laut yang mendapat giliran memegang tongkat komando TNI.
Namun semua keputusan tetap berada di tangan Jokowi selalu presiden.
DPR Belum Terima Surat Presiden Jokowi
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR belum menerima surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pergantian panglima TNI.
"Sampai dengan saat ini, sampai dengan hari Jumat ya, itu surpresnya belum sampai ke DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/9/2021), dikutip dari keterangan video.
Dasco mengatakan, penyerahan surat presiden amat tergantung pada kebutuhan presiden dalam mengganti panglima TNI.
Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021 mendatang.
Dengan demikian, DPR pun akan melihat seberapa penting urgensi pergantian panglima TNI.
"Kalau menurut kami itu tergantung pada Presiden melihat urgensinya. Kalau Presiden memandang perlu cepat, ya kan pasti akan segera dikirim," ujar Dasco.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, setelah DPR menerima surat dari presiden, proses di DPR pun tidak akan memakan waktu lama.
Ia menjelaskan, setelah surat diterima, maka hal itu akan dibahas di Badan Musyawarah DPR sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk ditugaskan ke komisi terkait yakni Komisi I DPR.
Setelah itu, Komisi I akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dan hasilnya akan disampaikan ke presiden.
"Menurut saya itu enggak terlalu lama," kata Dasco.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman sebelumnya menegaskan, penunjukkan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Ia mengatakan, Kepala Negara punya wewenang penuh untuk menentukan sosok pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Tentu Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa panglima TNI," kata Fadjroel saat dihubungi, Kamis (17/6/2021).
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Effendi Simbolon Dukung Andika Perkasa jadi Panglima TNI, Ferdinand Protes: Anda Mewakili Siapa?,