Baca tanpa iklan
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Sebanyak Rp 49 miliar anggaran tahun 2020 yang tak dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bulukumba.
Itu berdasarkan, hasil perhitungan selisih antara pendapatan dengan belanja jika dilihat dari realisasinya.
Data itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, Senin (2/8/2021).
Fahidin mengaku mendapatkan data itu dari laporan anggota Fraksi PKB yang tergabung dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar).
"Dapat kami sampaikan setelah melalui kajian mendalam pada rapat internal fraksi, ternyata ditemukan ada selisih antara pendapatan dengan belanja jika dilihat dari realisasi, atau dapat disebut terdapat sisa lebih yang cukup signifikan jika ditelusuri dari segi realisasi anggaran. Yakni mencapai kurang lebih Rp49 miliar yang tidak dapat dibelanjakan," beber Fahidin.
Karena realisasi pendapatan, lanjut Fahidin, yakni sebesar 1.478.492.269.013,86.
Yang sudah ditargetkan sebesar 1.546.481.150.591,00.
"Sementara belanja realisasinya hanya 1.428.511.722.922,59," kata Fahidin.
Olehnya itu, Fraksi PKB mendorong pada APBD di masa yang akan datang agar tidak mengalami hal yang sama.
Karena sesungguhnya, lanjut Fahidin, APBD itu dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sehingga antara pendapatan dan belanja realisasinya harus sama atau setidaknya hanya terjadi selisih kecil saja.
Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra Bulukumba, menilai pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, tidak tertib.
Bukan tanpa alasan, itu setelah adanya temuan sebesar Rp75 miliar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Bulukumba.
Rincian temuan tersebut yakni kurang lebih Rp4 miliar yang temukan oleh Inspektorat.
Kemudian dari BPK sebesar Rp14 miliar, dan tunggakan piutang kurang lebih Rp57 miliar.
Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerindra, Abdul Hakim, mengatakan, jika ini merupakan kelemahan sistemik terhadap pengelolaan manajemen keuangan yang merupakan bawaan pemerintahan sebelumnya.
"Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun terakumulasi sehingga menjadi permasalahan kronis yang harus segera ditangani," kata Abd Hakim.
Olehnya itu, Fraksi Gerindra meminta bupati dan wakil bupati Bulukumba untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembalikan dana tersebut ke kas daerah.
Kehilangan kas daerah yang begitu besar ini, lanjut dia, sangat berpengaruh pada komponen-komponen penting dalam APBD.
"Sebagaimana setiap tahun kita dihadapkan pada persoalan yang sama, yaitu dihadapkan dengan proyek pembangunan yang ditunda anggarannya hingga tahun berikutnya sehingga terjadi carry over anggaran," jelas Abdul Hakim.
Dengan berbagai alasan, diantaranya OPD terkait dianggap tidak memberi laporan tepat waktu kepada dinas keuangan.
Kemudian alasan kedua, lanjut dia, kas daerah yang tidak cukup mencover pembayaran kegiatan proyek-proyek tersebut.
"Olehnya dari fakta itu, kami dari Fraksi Gerindra berpandangan bahwa ini terjadi karena tidak disiplinnya pengelolaan alur kas pemerintah daerah," pungkasnya. (TribunBulukumba.com)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi