Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASAR - Berbeda dengan fraksi Nasdem menolak, Fraksi Partai Gerindra meminta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sulsel 2020 dilanjutkan ke rapat paripurna.
Legislator Fraksi Partai Gerindra, Darmawangsyah Muin menilai, Pemprov Sulsel sudah memberikan jawaban atas sejumlah hal yang jadi sorotan DPRD Sulsel.
Untuk itu, Wawan, sapaan, menilai jawaban Pemprov Sulsel itu sudah bisa jadi pertimbangan untuk melanjutkan ke paripurna pertanggungjawaban APBD 2020 Sulsel.
"Kalau fraksi Gerindra dengan adanya jawaban TAPD, maka kita usulkan dilanjutkan ke paripurna. Dari 5 item persolan itu, kan sudah ada jawaban dari Pemprov," kata Wawan saat dihubungi Tribun Timur, Kamis (14/7/2021).
Wawan menghargai sikap Fraksi Partai Nasdem yang mengusulkan menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 Pemprov Sulsel.
Meski demikian, Wawan menilai penolakan harus disertai dengan argumentasi yang kuat.
"Kita berharap kalau pun ada fraksi menolak, harus kuat alasannya. Kami lima pimpinan DPRD Sulsel sudah hampir clear dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020. Mungkin besok kita rapat pimpinan dengan fraksi. Kita dengarkan besok berapa fraksi menolak, dan berapa fraksi melanjutkan," ujar Wawan.
Wawan mengatakan, ada beberapa item yang dipertanyakan anggota DPRD Sulsel. Seperti penggunaan dana PEN, bantuan keuangan tanpa persetujuan DPRD, hingga utang Pemprov Sulsel.
"Kita sudah rapat pimpinan bersama TAPD. Sebagian sudah terjawab. TAPD sudah memberikan jawaban tertulis. Menurut saya sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke paripurna," kata Wawan.
Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel mengusulkan penolakan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 Pemprov Sulsel.
Hal itu disampaikan Fraksi Partai Nasdem dalam rapat pimpinan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 di Gedung DPRD Sulsel, Selasa (13/7/2021) kemarin.
"Fraksi Nasdem menolak perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem Ady Ansar kepada wartawan di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (14/7/2021) siang.
Ady mengatakan, Fraksi Partai Nasdem menolak karena menilai ada pelanggaran Pemprov Sulsel mengubah perda APBD 2020 tanpa persetujuan pihak legislatif.
Ady mengatakan Pemprov Sulsel mengalihkan belanja langsung sebesar Rp300 miliar menjadi belanja tidak langsung yaitu kegiatan bantuan keuangan daerah.
"Jadi secara sistematis yaitu sengaja mengubah batang tubuh perda APBD 2020 dengan menggeser anggaran tanpa persetujuan dewan sebesar Rp300 M dari belanja langsung proyek jadi belanja tidak langsung, belanja bantuan keuangan daerah," kata Ady.
Ady melanjutkan, tanpa persetujuan dewan itu diubah yang dinilai perubahan itu menimbulkan sejumlah persoalan baru.
"Akhir tahun anggaran kita gagal membayar, karena harusnya dipakai bayar proyek yang sudah jalan, tapi malah dialihkan jadi bantuan keuangan daerah. Kita ploting di awal hanya Rp500 miliar, ditambah Rp300 miliar sehingga total sekitar Rp 800miliar," kata Ady Ansar.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan gagal mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020.
Ini kali pertama Pemprov Sulsel gagal meraih opini WTP dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir.
Artinya ini terakhir kali Pemprov Sulsel tidak meraih Opini WTP pada tahun 2010 lalu.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hanya memberikan predikat Opini Wajar dengan pengecualian atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020.
BPK mencatat, ada tiga catatan menyebabkan Pemprov Sulsel gagal meraih opini WTP.
Pertama BPK menemukan adanya penyajian bantuan keuangan yang didasarkan pada peraturan gubernur Nomor 85 Tahun 2020, tentang perubahan kedua tentang penjabaran perubahan APBD 2020 yang tidak diketahui oleh DPRD Sulsel.
BPK RI menemukan anggaran transfer daerah yang dilakukan tanpa koordinasi DPRD Sulsel.
Apalagi anggaran transfer daerah yang cukup besar dinilai telah melampaui besaran anggaran transfer daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) perubahan APBD tahun 2020.
Kelebihan anggaran Transfer Daerah tanpa sepengetahuan DPRD menjadi faktor hingga Sulsel tidak meraih Opini WTP.
Kedua, BPK juga menemukan adanya pemungutan pajak yang dilakukan OPD namun tidak diserahkan ke kas daerah di dua OPD Sekwan dan Badan Penghubung yang nilainya mencapai Rp 519 Juta.
Bukan cuma itu saja. BPK menyampaikan, jika pemerintah provinsi juga harus menyelesaikan sejumlah rekomendasi BPK yang saat ini masih ada sekitar 496 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Selain itu dikatakan jika adanya dana yang seharusnya berada dinas daerah per 31 Desember 2020 tidak disampaikan oleh tiga OPD yakji Sekwan, PU dan Badan Penghubung dimana nilainya mencapai Rp1.9 miliar.
Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95