Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua Dewan Dewan Pimpinan (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni'matullah Erbe mengatakan sejatinya Musyawarah Daerah adalah ajang konsolidasi antarkader tingkat provinsi.
Sebagai ajang konsolidasi tidak boleh ada perpecahan antarkader.
Ni'matullah mengatakan musda harus mengakomodir seluruh kader maupun aspirasi kader.
Utamanya untuk menghadapi pemilihan umum legislatif 2024 mendatang.
Meski demikian Ullah mengatakan belum ada petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat untuk gelaran musda.
"Jangankan jadwal, PO saja belum ada. Jadi tahapannya begitu, PO dulu baru jadwal musda," kata Ullah di DPRD Sulsel, Senin (24/5/2021).
Ullah mengatakan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono meminta para kader fokus bekerja untuk masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Apalagi, AHY masih ingin berkeliling Indonesia mengapa para kader seusai kemenangan terhadap kubu Moeldoko.
Yang pasti, kata Ullah, dirinya selalu siap kapanpun DPP menjadwalkan Musda.
Sejauh ini Surat keputusan (SK) kepengurusan Ullah dkk berlaku lima tahun sejak Desember 2016 hingga 2021.
Artinya kepengurusan Ullah dkk baru akan berakhir pada Desember 2021 mendatang.
Ullah sudah hampir tujuh tahun memimpin DPD Partai Demokrat Sulsel.
Ullah ditunjuk Plt Ketua DPD menggantikan Ilham Arief Sirajuddin yang mengundurkan diri pada 2014 lalu.
Pada Musda Demokrat Sulsel 2016, Ullah terpilih memimpin kembali Partai segitiga mercy setelah mengalahkan Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal Dg Ical.
Dalam pemilu 2019 lalu, dari 85 kursi DPRD Sulsel, Demokrat mengontrol 10 kursi.
Hanya di Dapil V Sulsel (Bulukumba, Sinjai) Partai Demokrat tak mengontrol kursi.
Demokrat kalah dari Golkar 13 kursi, Nasdem 12 kursi, dan Gerindra 11 kursi.
Meski demikian Partai Demokrat masih mampu mempertahankan kursi pimpinan DPRD Sulsel.
Gelaran Musyawarah Daerah Partai Demokrat Sulawesi Selatan sejauh ini masih menunggu jadwal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Baik IAS maupun Ni'matullah Erbe secara terbuka sudah menyatakan keinginannya maju bertarung.
Pertarungan IAS melawan Ni'matullah akan diselesaikan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bukan lagi sistem voting atau pemungutan suara seperti Musda 2016 lalu.
24 ketua DPC se-Sulsel, ditambah 1 suara DPD, dan 1 suara DPP memilih maksimal 3 calon ketua.
Selanjutnya, 3 calon ketua nantinya akan dipilih oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, dan BP OKK DPP Demokrat.
Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95