Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi D Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) mendapati utang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel mencapai Rp 34 miliar ke pihak ketiga atau rekanan.
Hal itu terkuak saat dalam rapat evaluasi Komisi D DPRD Sulsel, Rabu (14/4/2021) lalu.
Menanggapi terkait utang Pemprov Sulsel secara umum, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengklaim, tahap pertama utang Pemprov sudah terbayarkan 88 persen.
"Tahap pertama tinggal 12 persen utang, yang lain tinggal verifikasi menunggu (pemeriksaan) BPKP (Badan Pengawasan Kuangan dan Pembangunan Sulsel) karena pengakuan dulu," ujar Andi Sudirman akhir pekan lalu.
Tahap pertama menyisakan 12 persen, sementara tahap kedua masih tahap verifikasi.
"Tapi mungkin di (APBD) perubahan kalau yang itu, karena kita menunggu satu-satu dulu di cek, pengakuan dulu, kalau itu diakui. Kalau tidak diakui yah mohon maaf," jelasnya.
Terkait progres verifikasi oleh BPKP dibantu Inspektorat, Andi Sudirman mengaku sudah ada beberapa yang selesai.
"Tapi yang sudah kemarin, ada beberapa, dengan kecepatan kita memeriksa," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D Rahman Pina mengatakan utang proyek Dinas PUTR kepada kontraktor mencapai Rp 34 miliar.
"Khusus utang PU nilainya Rp 34 Miliar," kata Rahman Pina di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Rabu (14/4/2021).
Meski demikian, kata Rahman Pina, Dinas PUTR beralasan utang itu belum dibayar bukan karena tidak ada anggaran.
Melainkan pihak kontraktor belum semua mengajukan tagihan pembayaran kepada Dinas PUTR.
"Dinas PUTR minta kontraktor untuk segera menagih. Baru Rp 7 miliar ajukan pembayaran," kata Rahman Pina.
Kadis PUTR Sulsel Rudy Djamaluddin yang hadir kala itu tidak merespon soal utang dinas yang dipimpinnya.
Ia merespon terkait pernyataan Rahman Pina yang mengatakan pembangunan jalan di Sulsel tidak merata dan profesionalisme rekanan yang mengerjakan proyek perbaikan jalan.