Demokrat

Semakin Banyak yang Akui Ada Bagi-bagi Uang di KLB Demokrat Deli Serdang, Terbaru Ketua DPC Padang

Editor: Ilham Arsyam
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut.

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua DPC Partai Demokrat Padang Sidempuan Khoirudin Nasution mengakui adanya pembagian uang di Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Khoirudin mengungkap hal itu, karena dia hadir dalam KLB yang digelar di Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu itu.

Namun uang yang dibagikan bukan Rp100 juta seperti yang dikabarkan beberapa waktu lalu.

Melainkan uang transportasi bagi kader yang hadir di KLB.

"Yang ada pengganti uang transport, dan besarannya sampai Rp25 juta, tergantung jaraknya," kata Khoiruddin, Kamis (11/3/2021), dikutip dari Kompas.com.

Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut. (Tribun-Medan.com)

Untuk kabar pembagian Rp100 juta, Khoirudin memastikan tidak ada.

"Tidak ada itu. Untuk iming-iming sampai Rp100 juta, itu tidak benar," ujarnya.

Mengenai kehadirannya di KLB Deli Serdang, Khoiruddin mengatakan, hal itu merupakan kesadarannya sendiri.

"Saya hadir dan mengikuti seluruh rangkaian proses KLB yang digelar di Sibolangit kemarin," katanya.

Dia mengaku tak ada paksaan dari pihak manapun untuk kehadirannya di KLB yang menghasilkan kepemimpinan Moeldoko itu.

Kehadirannya murni atas panggilan hati untuk membawa Partai Demokrat yang lebih demokratis ke depannya.

Khoiruddin sendiri tidak peduli diberhentikan oleh Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saya tidak masalah di-Plt-kan. Toh, sampai saat ini SK pemberhentian saya juga belum saya terima. Kita tunggu saja keputusan dari Kemenkumham," tegasnya.

Mengenai Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY, Khoiruddin mengatakan, partai menjadi sangat tidak demokratis.

Salah satunya mengenai permintaan izin majelis tinggi sebelum menggelar KLB.

"AD/ART itu sudah kami batalkan pada KLB kemarin, dan untuk 2/3 DPD, serta 1/2 DPC sebagai syarat untuk melakukan KLB, itu sudah terpenuhi."

"Lebih kurang ada 414 DPD dan DPC yang meminta dilakukan KLB," papar Khoiruddin. (*)

Berita Terkini