Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Panas perdebatan terjadi dalam acara Mata Najwa, Rabu (3/3/2021) malam kemarin
Antara kader dan eks kader pendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Tentang dugaan praktik Mahar di Partai Demokrat
Dalam acara itu juga, Najwa memutarkan sebuah rekaman suara yang diduga menjadi bukti adanya praktik Mahar di Partai Demokrat.
Masih pada acara tersebut, eks petinggi Demokrat Jhoni Allen Marbun bahkan menantang akan menunjukkan bukti kwitansi.
Sebagaimana dikutip dari Instagram @matanajwa, pada rekaman itu tertulis bahwa suara yang ada dalam rekaman adalah percakapan dari dua kader Demokrat yang memperbincangkan soal mahar pilkada.
Dengan suara yang telah disamarkan, terungkap bahwa kader yang ingin mencalonkan sebagai wali kota harus mengeluarkan uang Rp 150 juta per satu kursi supaya bisa mendapat dukungan untuk dicalonkan oleh partai.
Jumlah yang lebih fantastis adalah untuk kader yang ingin menjadi wakil gubernur, harus merogoh kocek miliaran hingga Rp 18,5 miliar supaya bisa dicalonkan oleh partai.
Berdasarkan pengakuan kader dalam rekaman, biaya mahar itu harus dibayar dalam bentuk kontan.
Berikut ini adalah transkrip dari rekaman soal mahar di tubuh Demokrat yang diputar dalam acara Mata Najwa:
Kader A: Gimana-gimana? Bayar?
Kader B: Iya Pak
Kader A: Kan Ketua DPC Kamu?
Kader B: Ya aturannya begitu, mau bagaimana lagi kita? Kita ikutin juga lah
Kader A: Ketua DPC berapa kursi dapat?
Kader B: Saya Ketua DPC dan mantan Ketua DPRD lagi di sana
Kader A: Waduh hebat
Kader B: Saya nyalon Wali Kota kita bayar, katanya bayar 150 per satu kursi
Kader A: Berapa kursi kamu?
Kader B: Kali enam berarti saya
Kader A: Oh enam kursi dapat. Pimpinan ya? Berarti 900 juta bayarnya?
Kader B: Iya
Kader A: Kontan itu?
Kader B: Iya Pak
Kader A: Haduh ya Allah
Kader B: Yang tragis lagi itu orangtua saya. Mantan Wali Kota mau jadi Wakil Gubernur, sudah diminta semuanya 7,5
Kader A: 7,5 apa?
Kader B: Miliar Pak,
Kader A: Hanya Wagub ya?
Kader B: Wagub, wagub. Sesudah itu ditimpalin sama calon lain 18,5 lewat orangtua saya
Setelah rekaman itu diputarkan, Jhoni Allen mengklaim masih memiliki bukti lain yakni kwitansi.
Ia sempat menantang akan mengeluarkan bukti tersebut.
"Kalau mau kwitansi, saya beberkan," ujar Jhoni, selaku penggagas KLB Demokrat.
Simak videonya mulai menit awal:
Iuran Kader Partai Demokrat
Masih pada acara Mata Najwa, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon sempat menanggapi tudingan Partai Demokrat menarik iuran para kadernya.
Jansen mengakui bahwa memang ada iuran yang dilakukan.
Hanya saja menurutnya, hal itu disebut sebagai bentuk kenclengan.
"Tadi Bang Jhoni (Allen Marbun) menyampaikan soal iuran fraksi," ujar Jansen.
"Kenapa ada iuran fraksi? Itulah terjemahan dari kenclengan," jelasnya.
Menurutnya kebijakan tersebut bukan tanpa alasan.
Dikatakannya bahwa kenclengan tersebut digunakan untuk membangun sebuah kantor Partai Demokrat di pusat.
Pasalnya tidak memungkiri bahwa Partai Demokrat belum mempunyai bangunan permanen untuk dijadikan sebagai kantor.
"Saya baru bertanya ke DPP soal ini dan saya pengurus waktu itu. Ini untuk pengadaan kantor dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Demokrat," jelas Jansen.
"10 tahun Bang Jhoni jadi eksekutif partai paling tinggi, 10 tahun itu juga DPP Partai Demokrat ngontrak dari satu jalan ke jalan yang lain, apa itu tidak malu?"
Meski begitu, dalam pengadaan kantor DPP, menurut Jansen tidak sepenuhnya membebankan kepada kader di daerah, melainkan juga ditambah dengan uang yang ada di pusat.
"Itulah kita beli untuk pertama kali kantor Partai Demokrat. Sejak 2016 itu menjadi permanen," ungkapnya.
"Artinya sejak 2001 sampai 2016, 15 tahun Partai Demokrat berdiri itulah pertama kali kita semua kader Partai Demokrat punya kantor permanen," imbuh Jansen.
Lebih lanjut, program kenclengan tersebut dikatakan Jansen sudah tidak lagi diteruskan setelah berdirinya kantor DPP Partai Demokrat pada tahun 2015.
"Kalau sekarang sudah enggak jalan, karena kantornya sudah ada," tegasnya menutup.
Sudah Tayang di Tribun Wow