Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM- Deputi I Kantor Staf Kepresidenan Febri Calvin Tetelepta menggebrak meja di depan pejabat Pemerintah Provinsi Sulsel dan Kemenhub.
Praktis, hampir semua kaget dengan kelakukan Febri Calvin Tetelepta.
Ia pun terlihat 'marah' saat melakukan rapat koordinasi pembangunan proyek strategis nasional di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (10/2/2021).
Febri mengaku proyek nasional di Sulsel kacau meski sudah hampir 1 dekade.
Menurutnya, pembebasan lahannya masih bersoal hingga kini.
"Terlalu lama ini masalah. Kita tidak tahu akhirnya akan seperti apa ini (kereta api)," kata Febri sambil memukul meja di depan pejabat Pemprov Sulsel.
Ia mengatakan masalah lahan tak kunjung rampung padahal sudah berproses lama.
Menurutnya, tiap tahun persoalan berkutat membahas lahan.
Progres kereta api pun tak menunjukkan hasil baik.
"Tiap tahun ini masalah, apalagi masalah tanah. Padahal, ini masalah gampang bisa diselesaikan dengan baik. Kacau semua ini. Sorry saya marah karena ini kacau sekali," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, Zulmafendi menyampaikan, kereta api Sulawesi akan fokus untuk pengangkutan barang dan penumpang.
Saat ini proyek kereta api di Pulau Sulawesi, APBN yang digunakan untuk pembangunan kereta api sepanjang 64 km sebesar Rp 417 miliar.
Sementara itu, pendanaan alternatif sebesar Rp 480 miliar sepanjang 12 kilometer.
"Jaringan kereta api antar kota Makassar ada akses ke pelabuhan MNP-Garongkong, kawasan bandara," katanya dalam Kalla Business Outlook 2021 yang berlangsung secara virtual, Kamis (22/10/2020).
Di Makassar, pengembangan massal berbasis rel dengan Mamminasata.
"Ini bentuk penyiapan kereta api lokal, nanti akan terkoneksi di Mandai, bandara dan kota Makassar," katanya.
Kegiatan prioritas dirjen Perkeretaapian tahun 2021, pelayanan transportasi Makassar Parepare.
"Kita percepat pembangunan infrastrukturnya, dan kita menargetkan selesai 2022," katanya.
Secara nasional, pendanaan Perkeretaapian tak fokus ke APBN, pendataan hingga 2020, Rp 825,7 triliun porsi APBN 36 persen, 2/3 pendanaan dari pendanaan alternatif.
"Tahun 2030, kita ingin meningkatkan konektivitas antar wilayah/nasional dan simpul tranportasi yang lain. Jaringan tranformasi antar pulau, ada jaringan dasar sebagai trigger untuk meningkatkan perekonomian wilayah itu," katanya. (*)