Dicap 'Menteri Segala Urusan', Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Editor: Anita Kusuma Wardana
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Dicap 'Menteri Segala Urusan', Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

TRIBUN-TIMUR.COM- Sering dicap sebagai 'menteri segala urusan', Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak ambil pusing.

Lingkup bidang maritim maupun investasi yang menjadi tugas Luhut Binsar Pandjaitan memang terbilang luas.

"Itu haknya orang, yang penting tugasnya bisa diselesaikan atau tidak," kata Luhut dalam acara Mata Najwa, Rabu (23/9/2020).

Menko Luhut Binsar Panjaita di acara Mata Najwa (tangkapan layar)

Luhut menilai penunjukan dirinya untuk suatu tugas merupakan hal biasa dan wajar.

Apalagi, ia mengklaim bahwa berbagai tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi bisa ia kerjakan dengan baik.

"Saya pikir selama ini apa yang diperintahkan Presiden tak ada yang tak bisa saya selesaikan," ujar Luhut.

Belakangan, Luhut juga ditugaskan Jokowi untuk menangani pandemi Covid-19 di sembilan provinsi prioritas. Ia juga menilai penugasan tersebut wajar.

Sebab, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Luhut mengaku hanya ikut membantu penanganan pandemi yang selama ini sudah dilakukan dengan baik oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Misalnya, ia akan lebih berfokus dalam memberi arahan agar TNI Polri memperketat pengawasan terhadap protokol kesehatan.

"Kita menajamkan apa yang sudah ada. Itu yang saya lakukan sekarang. Apa yang dilakukan Doni dan Terawan itu bagus, nah saya tinggal menajamkannya," kata Luhut.

Luhut pun meyakini bisa mengerjakan tugas baru dari Jokowi ini dengan baik. Ia menyebut hasil dari pekerjaannya akan terlihat dalam waktu seminggu ke depan.

"Sekarang kita mulai mengerjakannya, dan mulai satu minggu sampai 10 hari ke depan kelihatan hasilnya. Tentu tidak spektakuler, kita maintain dengan baik," kata Luhut.

Sampai Rabu (23/9/2020) kemarin, masih ada penambahan 4.465 kasus baru Covid-19. Itu adalah penambahan kasus baru tertinggi selama pandemi.

Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia ada 257.388 orang.

Jumlah pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh mencapai 187.958 orang. Sementara angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 9.977 orang

Lingkup Kerja Luhut Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan (Kompas.com)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ( Kemenko Marves) merupakan kementerian yang sebelumnya bernama Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Nomenkelatur diubah oleh Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya agar lingkup tugas kementerian ini bisa lebih luas, tak hanya mencakup soal maritim.

Tercatat, kementerian yang dipimpin Luhut ini mengurusi berbagai bidang antara lain pariwisata, energi, transportasi, kehutanan, perikanan, lingkungan hidup, kedaulatan negara, pemerataan ekonomi, infrastruktur, perubahan iklim, ketahanan bencana, hingga revolusi mental.

Kementerian yang berkantor di Jalan Thamrin Jakarta Pusat ini memiliki sejumlah unit kerja yang meliputi Sekretaris Kementerian, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

Berikutnya yakni Deputi Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Deputi Penglolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Deputi Bidang Pariwisata.

Mengutip Program Prioritas RPJMN 2020-2024, Senin (21/9/2020), berikut proyek prioritas nasional (major project) yang dikoordinasi di bawah Kemenko Marves:

-Kereta Api Makasssar-Pare Pare

-Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

-Pembangkit Listrik 27.000 Mw dan Transisi 19.000 Kms dan Gardu Induk 38.000 Mva

-Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 Km)

-Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar

-Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

-Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah

-Jembatan Udara 37 Rute di Papua Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan Jalan Trans Papua Marauke-Sorong

-Rumah Susun Perkotaan (1 juta)

-10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Likupang, Bangka Belitung dan Morotai

-9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter

-Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi

-Pembangunan Energi Terbarukan B100 Berbasis Kelapa Sawit Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng

-Pembangunan Wilayah Batam-Bintan

-Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

-Integrasi Pelabuhan Perikana dan Fish Market Bertaraf Internasional

-Ibu Kota Negara (IKN)

-Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kafemenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke)

-Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

-Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM Palembang, WM Banjarmasin, WM Denpasar, WM Makassar)

-Pembangunan Kota Baru (Maja, Tabhybg Selor, Sofifi, Sorong)

-Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak (Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)

-Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis Pembangunan Fasilitas

-Pengolahan Limbah B3 Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

-Penguatan Keamanan Laut di Natuna

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan"

Berita Terkini