Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mempertemukan pengembang Summarecon dengan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur di Gubernuran Jl Sungai Tangka Makassar, Selasa (11/8/2020).
"Kami intens bersama Kejati Sulsel dan BPN membantu menyelesaikan soal lahan. Lahan tidak ada masalah," katanya.
"Kami panggil Balai Perkeretaapian membahas jalur kereta api untuk Maros-Makassar, kan yang punya lahan paling besar di situ Summarecon, mereka siap memberikan lahan, tidak perlu pembebasan. itulah pemerintahan yang punya trush dari masyarakat," jelasnya ditemui di Gubernuran Jl Sungai Tangka Makassar, Selasa (11/8/2020).
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Jumardi mengatakan, pembicaraan dengan Gubernur NA terkait rencana praktik kereta api dari Mandai ke Makassar New Port (MNP).
"Kita tidak menyebutkan titik yang spesifik, tapi intinya bahwa paraktik kereta api dari Mandai ke arah Makassar New Port itu siap dilaksanakan," katanya usai pertemuan, Selasa siang.
Menurutnya, memang masih ada tahapan terkait dengan proses pengadaan lahannya.
"Ini baru pembicaraan awal, karena dari pengembang itu siap mengibahkan tanahnya untuk digunakan nanti kereta api," katanya.
"Cuma kita akan bahas nanti, tidak cukup sekadar siap, tapi juga ada MoU (Memorandum of Understanding) yang jelas dimana masing-masing punya tanggung jawab," jelasnya.
Berapa panjang rel yang akan dibangun?
"Kalau bicara dari Mandai ke Makassar New Port itu panjangnya 15 kilometer, tapi kalau bicara soal Untia-PIP sekitar 6 kilometer dari Mandai," katanya.
Target kami, dari Barru ke Mandai selesai tahun depan. Dan setelah itu Mandai-MNP selanjutnya.
Berapa anggaran yang dibutuhkan?
"Dari Mandai ke Makassar New Port kalau normalnya per kilometer sekitar Rp 60 miliar. Tapi kita lihat konstruksinya, tadi memang konstruksinya eleveted (tinggi) itu tentu lebih mahal," katanya.
"Saya sudah kasih ancang-ancang kalau konstruksi eleveted itu per kilometernya Rp 250 miliar. Memang mahal, tapi tergantung kondisinya cuma tidak semuanya mungkin," jelasnya.
Anggaranya dari mana?
"Pengembangan kereta api saat ini semua dibiayai APBN. Tapi kalau memang ada keinginan dari pihak swasta, kami akan menggali potensi KPPU. Kalau cuman mengandalkan APBN tentu sulit yah, apalagi suasana seperti ini sangat terbatas," ujarnya.