Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel, Bambang Priono mengatakan, saat ini sudah ada mengalir dana untuk pembebasan lahan jalur Kereta Api (KA) Makassar-Parepare.
Itu diutarakannya saat rapat koordinasi perkembangan pembangunan jalur KA Makassar-Parepare, dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI) Budi Karya Sumadi, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan pejabat lainnya, Selasa (21/7/2020).
"Yang paling pertama uangnya sudah ada atau belum," kata Bambang via rilis Pemprov Sulsel, Selasa siang.
"Berdasarkan undang-undang pembayaran harus melalui pengadilan. Tapi harus menyediakan persyaratan dari pengadilan. Kalau ada perbedaan nama kita sesuaikan pada saat pembayaran," jelasnya melalui konferensi video.
Selain Menhub, ikut juga dalam rapat koordinasi perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kakanwil ATR/ BPN Sulsel, Kejati Sulsel, dan Forkopimda Parepare, Maros, Pangkep dan Barru.
Budi Karya meminta peserta rapat virtual menyampaikan apa yang menjadi masalah terkait dengan lahan dan harga disampaikan sepenuhnya melalui kesempatan tersebut.
"Saya minta data dari tim. Apa saja masalah? Saya minta kepada tim Kejati atau tim BPN," ujarnya.
Menhub RI, Budi Karya terus mengenjot dan mengawasi proyek prioritas nasional yang tersebut.
"Minggu depan kita akan melakukan koordinasi lagi," ujarnya.
Gubernur Sulsel didampingi Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani dan Plt Kadis Perhubungan Sulsel Arafah ber terima kasih atas perhatian Menhub terhadap pembangunan jalur KA pertama di Sulawesi itu.
Menurut Nurdin Abdullah, semua peserta virtual tentunya hadir berdasarkan semangat kebersamaan dan pembangunan jalur kereta api Makassar - Parepare.
"Kita semua yang hadir di sini dipayungi dengan semangat yang tinggi untuk mewujudkan ini semua," katanya.
Seperti diketahui, data Pemprov Sulsel sebelumnya, realisasi pendanaan lahan yang dialokasikan sekitar Rp 1,150 triliun, baru 7,12 persen atau Rp 81,91 miliar, dengan tagihan Rp 129,63 miliar.
Realisasi tersebut membayar sekitar 494 bidang tanah, dengan jumlah bidang di Kabupaten Barru 135 bidang, Pangkep 279 bidang dan Maros 80 bidang.
Selian itu, juga sudah terbit persetujuan dan menunggu jadwal pembayaran dengan jumlah 94 bidang dengan nilai Rp 11,15 miliar. Serta pada progres permohonan pembayaran sebanyak 343 bidang tanah.(tribun-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad