Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, mulai menyusun skenario lelang jabatan ditengah Pandemi Corona.
Lelang jabatan eselon II ini telah mendapat restu dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.
"Iya, kami sudah dapat izin dari provinsi, sisa pelaksanaannya saja," ujar Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Basri Rakhman, Minggu (14/6/2020).
Menurut Basri, saat ini tercatat ada 10 OPD di Pemkot Makassar tanpa pejabat definitif.
Diantaranya Dinas Kearsipan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penataan Ruang, Dinas Pendidikan (Disdik).
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk-KB) Makassar hingga Sekretaris DPRD Makassar.
"OPD ini masing-masing dijabat sementara oleh sekertaris dinasnya," Basri menambahkan.
Hanya saja, untuk pelaksanaannya Basri mengaku menunggu instruksi dari PJ Wali Kota Makassar Yusran Jusuf.
"Tunggu arahan pak Wali, karena di tahun ini sekitar enam akan ada lagi pejabat yang pensiun," katanya.
Basri menyebutkan, pihaknya juga terkendala di keuangan, sehingga lelang jabatan ini ditangguhkan.
"Kecuali pak PJ bilang laksanakan ya kita laksanakan, apalagi kami tidak punya anggaran khusus itu pasca anggaran di recofusing akibat covid," papar Basri.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Hak-hak ASN BKPSDMD Makassar, Dewa Widya Darma mengatakan, pejabat eselon II yang akan pensiun masih bertambah pada tahun ini.
"Pejabat eselon dua yang akan pensiun terdiri dari Staf Ahli Walikota dan kepala dinas," kata Dewa.
Dia menrinci, pejabat yang akan pensiun terdiri dari Takdir Alim Bachri dan Azis Hasan yang merupakan Staf Ahli Walikota.
Azis juga merangkap Sekretaris DPRD Makassar.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jamaing, Kepala Dinas Kebudayaan Andi Abdullah dan Kepala Dinas Kesehatan Naisyah Tun Azikin.
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy