Baca tanpa iklan
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota Komisi IX DPR RI (bidang kesehatan dan ketenagakerjaan), Aliyah Mustika Ilham menyatakan menolak program Kartu Pra Kerja yang mulai dijalankan di tengah pandemi Covid-19 atau Virus Corona.
Menurut Aliyah Mustika Ilham, timing pelaksanaan program Kartu Pra Kerja sangat tidak tepat karena di tengah bencana.
"Saya sebagai anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat menolak dengan tegas dan meminta pemerintah menghentikan proyek kartu Pra Kerja berbasis online," katanya menegaskan kepada Tribun-Timur.com, Kamis (23/4/2020).
Pemerintah diminta memikirkan kembali solusi bagi tenaga kerja terdampak pandemi Covid 19, minimal dengan skema bantuan tunai agar selama pandemi mereka dapat tetap memenuhi kebutuhan pokok dan stay at home.
Pemerintah diharapkan lebih fokus pada penangan Covid-19 ketimbang menggelontorkan anggaran untuk Kartu Pra Kerja.
Dikutip dari laman Pra Kerja.go.id, Kartu Pra Kerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Program ini bakal menghabiskan dana Rp 20 triliun dari APBN, sdangkan anggaran penanganan Virus Corona Rp 405,1 triliun.
• Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Bantu 5 Rumah Sakit di Makassar Sulsel
Melihat implementasi program Kartu Pra Kerja di tengah pandemi Covid-19, Aliyah Mustika Ilham mengingatkan agar pemerintah lebih tepat dalam membuat kebijakan.
"Kondisi self isolation saat ini, kebijakan harus memihak kepada masyarakat, memperhatikan kebutuhan yang paling mendesak," ujar Aliyah Mustika Ilham sekaligus anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI.
"Kondisi sekarang masyarakat tidak membutuhkan pelatihan, tetapi dibutuhkan sesuatu yang lebih pasti, apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan," kata dia lebih lanjut.
Aliyah Mustika Ilham yang menjadi mitra Kementerian Ketenagakerjaan RI, penyelenggara program Kartu Prakerja, memandang program ini perlu dievaluasi.
Terlebih anggarannya cukup besar, setengah dari APBD Sulsel 2020, provinsi diwakili Aliyah Mustika Ilham di Senayan.
"Dana untuk Kartu Pra Kerja lebih baik digunakan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat selama masa self isolation," ujarnya.
Jika seperti saran Aliyah Mustika Ilham sekaligus mantan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, entah berapa banyak paket sembako bisa dibeli dari uang Rp 20 triliun itu.
Melalui pengalihan dana ini diharapkan dapat memberikan kepastian agar tidak ada masyarakat yang kekurangan bahan pangan.
Selain digunakan untuk bantuan sembako, anggaran Kartu Pra Kerja menurut Aliyah Mustika Ilham, dapat pula dijadikan sebagai bantuan kredit UKM agar tak mati akibat pandemi Covid-19.
Aliyah Mustika Ilham mengingatkan agar jangan sampai ketidaktepatan program ini berimbas pada rendahnya tingkat kepercayaan (trust) masyarakat kepada pemerintah dalam upaya penanganan Virus Corona.
Hingga pada Rabu (22/4/2020), pukul 16:00 WIB, berdasarkan data dilansir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia, sudah ada 7.418 kasus Covid-19 di Indonesia.
Ada 5.870 orang pasien sedang dirawat, 913 orang penderita sembuh, dan 635 orang meninggal dunia.
Indonesia pada saat ini menempati urutan ke-35 di dunia dalam jumlah kasus terbanyak, sebagaimana data dilansir worldometers.info/coronavirus.(*)