Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar telah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan (Menkes), mengenai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb segera melakukan koordinasi dengan Forkopimda, khususnya Gubernur Sulsel.
Setelah semua sepakat, maka langsung diumumkan waktu pelaksanaan PSBB.
Di dalam koordinasi ini, Pemkot Makassar akan menyusun mekanisme aturan dan batasan yang akan berlaku selama pelaksanaan PSBB di Makassar.
Apalagi momentum bulan suci Ramadan sebentar lagi akan berlangsung.
Iqbal berharap masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ditandai saling memberi dan membantu sesama yang sedang membutuhkan uluran tangan.
Menanggapi hal tersebut, Sosiolog Universitas Negeri Makassar, Muhammad Syukur menilai, penerapan physical distancing harus diperketat selama PSBB.
Termasuk ketika masyarakat hendak membeli kebutuhan bahan pokok di pasar.
Menurutnya, aparat kepolisian harus mengambil peran mengawasi pasar-pasar agar tidak ada masyarakat yang berkerumunan.
Berikut penjelasan Sosiolog UNM, Muhammad Syukur ketika diwawancarai Tribun Timur, Kamis (16/4/2020).
Menurut Bapak, Bagaimana model PSBB yang ideal sesuai kultur warga Kota Makassar?
Model PSBB yang ideal yaitu social distanching dan physical distanching diperketat.
Setiap orang dibatasi pergerakannya untuk keluar rumah, tidak boleh berkumpul dalam jumlah lebih tiga orang.
Setiap rumah-rumah tangga diberikan kartu izin keluar rumah (jika mereka memiliki keperluan yang mendesak, jika tidak membawa kartu izin keluar, maka tidak diperkenankan bepergian.
Setiap tempat penjualan barang kebutuhan pokok (pasar, toko yang menjual kebutuhan pokok) tetap harus dibuka dengan syarat protokol terkait social distanching dan physical distanching harus dijalankan.
Pasar dan toko-toko tersebut harus diawasi oleh aparat (TNI, Polri, dan Tokok Masyarakat) untuk memastikan tidak ada masyarakat yang memborong barang kebutuhan pokok, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga jarak.
Setiap orang keluar rumah wajib memakai masker. Perlu pemetaan secara tepat jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin untuk ketatapatan sasaran bantuan.
Kelompok yang rentan miskin seperti para pekerja yang dirumahkan dan tidak memperoleh upah, karyawan/buruh yang mengalami PHK, masyarakat yang kehilangan pendapatan harian karena harus tinggal di rumah.
Kelompok miskin dan rentan miskin ini, wajib mendapatkan bantuan gratis dari pemerintah.
Masyarakat kelas menengah ke atas, jika mau mendapatkan paket sembako dari pemerintah, maka mereka harus membeli sesuai dengan harga pasar atau di atas harga pasar.
Selisih harga pembelian dari harga pasar bisa menjadi sumbangan kelas menengah dan atas kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.
Angkot bisa beroperasi dengan maksimal 4 penumpang dan setiap penumpang harus pakai masker dan duduk secara berjarak.
Ojek online tidak boleh membawa penumpang. Ojol hanya bisa mengantarkan pesanan makanan dan lainnya.
Kira-kira bagaimana dampak ekonomis dan sosial yang mesti diantisipasi terkait penerapan PSBB di Kota Makassar?
Pertumbuhan ekonomi jadi merosot tajam pada kisaran 1-2% bahkan bisa minus.
Terjadi PHK karyawan/buruh (kehilangan pekerjaan dan pendapatan) karena perusahaan tutup sementara, terdapat karyawan/buruh yang dirumahkan (kehilangan pendapatan harian/tidak di PHK).
Terdapat kehilangan pendapatan harian bagi pedagang kaki lima, buruh harian, dan pekerja-pekerja lainnya yang mendapatkan penghasilan harian.
Muncul penganggunggran dalam jumlah besar, kemiskinan akan bertambah, dan bisa muncul kriminalitas.
Tetapi potensi munculnya kriminilitas (seperti pencurian dan penjarahan) sangat kecil karena setiap orang tinggal di rumah dan aparat senantiasa melakukan patroli di masyarakat).
Kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah menjadi tidak maksimal, karena pembelajaran dilakukan secara daring.
Apa yang mesti dilakukan pemerintah, aparat keamanan agar penerapan PSBB ini maksimal dan kerugian masyarakat bisa diminimalkan?
Pertama, memastikan ketersedian alat yang dibutuhkan tenaga kesehatan.
Kedua, memperluas dan memperbanyak ravid test dan swab untuk masyarakat supaya cepat didetaksi orang positif dan peta penyebarannya.
Polri dan TNI perlu tegas dalam mendisiplinkan masyarakat agar patuh terhadap berbagai aturan PSBB. Perlu ada sanksi yang tegas
Pemerintah dan aparat melakukan pendataan secara akurat tentang jumlah penduduk miskin dan rentang miskin untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah (by name, by addres).
Bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan pokok kepada masyarakat miskin dan rentang miskin harus dalam bentuk barang/bukan uang tunai.
Hal itu penting supaya masyarakat tidak keluar rumah untuk mencari kebutuhan pokok.
Pemerintah juga perlu menyiapkan paket sembako untuk orang kelas menengah dan atas, tapi harus dibeli.
Hal penting supaya masyarakat tidak keluar rumah untuk mencari kebutuhan pokok. Pemeritah tetap harus membuka pasar, tapi mentasi penjual (yang bisa berjualan di pasar hanya pedagang yang menjual kebutuhan pokok).
Pasar dan tokoh-tokoh tersebut harus diawasi oleh aparat (TNI, POLRI, dan Tokok Masyarakat) untuk memastikan tidak ada masyarakat yang memborong barang kebutuhan pokok, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga jarak.
Pada bulan ramadhan, Pemerintah perlu membuat dapur umum di setiap RT yang menyediakan menu buka puasa dan sahur.
Dapur umum tersebut, gratis bagi masyarakat miskin dan rentang miskin, tapi tidak gratis bagi masyarakat kelas menengah keatas.
Distribusi bantuan dari pemerintah, sebaiknya melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, ormas, dan kelompok volunter lainnya.
Pemerintah perlu mengajak masyarakat untuk turut peduli baik bantuan materi maupun bantuan tenaga.
Pihak swasta dan masyarakat perlu diajak untuk menjadi volunter dalam menggalang dana atau membantu dalam tenaga (sukarelawan) dalam berbagai aksi sosial.
Apa yang mesti dilakukan masyarakat?
Masyarakat tinggal di rumah dan beribadah di rumah serta tetap menjalankan sosial distancing dan physical distanhing.
Masyarakat kelas menangah keatas harus peduli meringankan beban pemerintah dan masyarakat miskin.
Bantuan dari masyarakat bisa disalurkan langsung ke tetangga yang miskin atau melalui lembaga bantuan sosial yang tersedia.
Bantuan uang dan barang yang berasal dari pihak swasta dan masyarakat, perlu disalurkan melalui pusat penanggulangan Covid 19 agar distribusinya bisa lebih adil.
Jika pihak swasta dan masyaraat yang mendistribusi langsung bantuannya, maka kemungkinan ada masyarakat yang banyak mendapat bantuan dan ada yang sedikit mendapat bantuan.
Bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Masyarakat bisa mendaftar menjadi sukarelawan dalam berbagai aksi sosial yang dijalankan oleh pemerintah.
Masyarakat perlu terlibat dalam dapur umum jika pemerintah membuat dapur umum. Partipasi masyarakat bisa juga dalam bentuk doa, semoga wabah Covid-19 cepat berakhir Makassar, 16 April 2019