Baca tanpa iklan
TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang menggelar Rapat Koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah triwulan III di Pendopo Rujab Bupati Enrekang, Senin (28/10/2019).
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Enrekang, Muslimin Bando, Kepala Bappeda, H Baba dan beberapa Forkopimda dan kepala OPD.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda Enrekang, H Baba memaparkan saat ini total realisasi fisik Pemkab Enrekang hingga saat ini mencapai 71,20 persen.
Sementara untuk total realisasi keuangan telah mencapai 60,35 persen hingga saat ini.
Puteri Pariwisata Sulsel Temui Kepala Disparbudmudora Luwu Timur Sampaikan Hal ini
Lowongan Kerja - Yamaha Indonesia Cari Banyak Karyawan, Terima Lulusan SMA SMK D3 S1, Cek Info Resmi
Lowongan Kerja - PT Mitsubishi Motors Cari banyak Karyawan, Lulusan S1, Cek Syarat & Daftar Online
Dari capaian itu terdapat tiga OPD yang terendah dalam hal serapan realisasi keuangan yakni Dinas Perkim, Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar).
"Dari tiga OPD itu, memang paling rendah yakni Perkim realisasi keuangannya baru capai 24 persen, makanya harus digenjot terus tiga OPD ini," kata H Baba, Senin (28/10/2019).
Baba menjelaskan, penyebab keterlambatan tiga OPD dalam serapan keuangan tersebut kemungkinan administrasinya yang terhambat.
Karena serapan fisiknya sudah lumayan sudah ada 60 persen lebih, hanya saja mungkin terkendala di proses tagihannya yang lambat.
"Makanya kita akan jadikan perhatian khusus tiga OPD ini, kita akan support tiga OPD ini agar mempercepat serapan keuangannya," ujar H Baba.
Ia menambahkan, ada beberapa permasalahan umum di beberapa OPD seperti penjadwalan pencapaian kegaitaan anggaran kas pada triwulan IV.
Puteri Pariwisata Sulsel Temui Kepala Disparbudmudora Luwu Timur Sampaikan Hal ini
Lowongan Kerja - Yamaha Indonesia Cari Banyak Karyawan, Terima Lulusan SMA SMK D3 S1, Cek Info Resmi
Lowongan Kerja - PT Mitsubishi Motors Cari banyak Karyawan, Lulusan S1, Cek Syarat & Daftar Online
Selain itu, adapula terjadinya kendala teknis maupun administrasi yang menyebabkan lambannya pelaksanaan program dan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Khususnya untuk belanja modal yang nilai anggarannya besar. Seperti juknis, RAB, Desain dan Proses administrasi di ULP.
"Ada juga karena pengurusan administrasi keuangan oleh PPK/PPTK dan pihak ketiga kadang terlambat sehingga capaian relaisasi keuangan menjadi rendah," tuturnya.
(tribunenrekang.com)
Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur: