Baca tanpa iklan
Puan Maharani Ajak Kolaborasi Semua Negara PBB untuk Mencapai UHC
TRIBUN-TIMUR.COM, NEW YORK – Menteri Koordinator (Menko)Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani setiap hari mengikuti acara dana forum Sidang Umum Ke-74 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
Puan sudah hadir mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) sejak hari pertama, Senin (23/9/2019).
”Semua anggota delegasi Indonesia berpartisipasi aktif di semua kegiatan level internasional ini,” tegas Puan di New York, Rabu (25/9/2019) siang.
Hari Senin, Puan mengikuti sidang pleno High Level Meeting on Universal Health Coverage (HLM UHC), Majelis Tingkat Tinggi (MTT) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), di New York.
‘Indonesia terus melakukan upaya intensif untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage) berkelanjutan,” tegas Puan .
Menurutnya, Indonesia terus melakukan upaya intensif untuk mencapai UHC berkelanjutan. Caranya dengan memperkuat tata kelola dan akuntabilitas belanja kesehatan, diversifikasi dasar pendapatan JKN, dan menerapkan insentif terhadap intervensi kesehatan yang hemat biaya seperti GERMAS.
Termasuk mengembangkan strategi investasi jangka panjang untuk pendidikan, regulasi, rekrutmen, dan retensi tenaga kesehatan dengan insentif untuk melayani masyarakat terpencil dan yang kurang terlayani.
Menko Puan juga mengajak seluruh negara yang hadir untuk memperkuat kolaborasi global. Ia mengharapkan, HLM UHC dapat menghasilkan pernyataan sikap konkrit dan bertarget untuk mencapai jaminan kesehatan universal dan Target Pembangunan Berkelanjutan/SDGs bagi semua negara anggota PBB.
Senada dengannya, Menteri Kesehatan Prof Nila . Moeloek yang bersama Menko PMK menghadiri Plenary Meeting tersebut, menegaskan pentingnya kolaborasi multi-sektor, baik pemerintah pusat dan daerah, bisnis, dan masyarakat sipil serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja bersama-sama dan mendukung agar Indonesia dapat mencapai UHC secara berkelanjutan.
UHC sendiri untuk memastikan bahwa orang memiliki akses pada pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan. Kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia. Indonesia telah memanfaatkan UHC untuk melindungi orang miskin guna memanfaatkan bonus demografi. Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai UHC dengan memperkenalkan Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 2014 dan memperkuat program kesehatan masyarakat.
UHC juga UHC merupakan titik awal bagi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia, baik dalam pembiayaan kesehatan maupun sistem pelayanan kesehatan.
Memasuki enam tahun implementasinya, JKN menawarkan paket manfaat luas dari layanan kesehatan dan mencakup lebih dari 223 juta orang, yang mewakili 84% dari total jumlah penduduk Indonesia.
Tema pertemuan HLM UHC kali ini adalah Universal Health Coverage: Moving Together to Build a Healthier World.
Side Event
Masih di hari yang sama, Seninm Puan mengikuti High Level Side Event "How Are We Going to Stop the War on Children?” di Markas PBB.
Dalam kesempatan itu, Puan yang selalu hadir dengan baju batik itu mengajak negara-negara anggota PBB untuk menjalin kemitraan lebih kuat dalam penghapusan kekerasan dan perlindungan terhadap anak. Ajakan tersebut disampaikan Menko PMK Puan Maharani dalam senin waktu setempat.
High Level Side Event "How Are We Going to Stop the War on Children?" diselenggarakan oleh oleh Save the Children (SCl) di sela-sela pelaksanaan sidang Majelis Umum PBB untuk mendiskusikan tindak lanjut peluncuran kampanye ‘Stop the War on Children’.
“K kami sangatmengutuk semua pelanggaran berat terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata. Kami mendorong semua negara anggota untuk bekerja bersama-sama melalui kemitraan dan koordinasi, termasuk dalam proses perdamaian,” jelas Puan.
Indonesia, sebutnya, sangat berkepentingan dan menghadiri Forum Majelis Tingkat Tinggi (MTT) itu karena sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, pathfinder country bagi penghapusan kekerasan terhadap anak, dan anggota Friends of Reintegration of Child Soldiers di New York.
“ Indonesia juga telah bergabung dalam Voluntary Global Pledge: For Every Child, Every Right untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak, termasuk melalui Sekolah Ramah Anak dan Forum Anak di seluruh negeri. Melindungi hak anak juga merupakan prioritas utama yang diusung Indonesia dalam program pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2020-2022,” jelas Puan.
SCI mengundang di ajang ini mengundang Afghanistan, Belgia, Indonesia, Jerman, Kanada, Qatar, Prancis, Sekjen PBB, Presiden Majelis Umum PBB, Special Representative for Children and Armed Conflict (CAAC), Head of Department of Peace Operations (DPO), dan Direktur Ekesekutif UNICEF untuk menyampaikan komitmen nasional mereka mengenai pentingnya perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata.
Keuangan Inklusi
Hari kedua, Selasa (24/9/2019), Puan mengikuti Sesi Pembukaan General Debate Sidang Umum (SU) PBB ke 74 di Markas PBB, mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla.
General Debate Sidang Majelis Umum PBB ke-74 merupakan rangkaian Sidang Majelis Umum Ke-74 PBB.
Tema General Debate kali ini ialah mendorong upaya kerjasama multilateral untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, aksi iklim dan inklusi.
Adapun isu-isu strategis yang diangkat adalah Aksi untuk Lingkungan Hidup, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage), Revitalisasi PBB serta Pemuda, Perdamaian dan Keamanan. General Debate Sidang Majelis Umum PBB ke 74 dipimpin Tijjani Muhammad-Bande, Presiden UNGA 74 dan diikuti oleh Kepala Negara atau perwakilannya dari seluruh dunia.
Terkait dengan tema General Debate Sidang Majelis Umum PBB ke-74, Pemerintah Indonesia mengapresiasi dan menekankan bahwa tema tersebut sangat tepat dan sesuai dengan realitas dunia saat ini.
Negara-negara anggota PBB perlu menguatkan upaya bersama dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan. High Level Week SidangUmum PBB harus disikapi sebagai momentum untuk meningkatkan komitmen politik di tingkat tertinggi untuk menghadapi perubahan iklim serta mendiskusikan skema pembiayaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.
Indonesia akan terus berkomitmen untuk pencapaian kesetaraan dan keberlanjutan dalam pembangunan. Tujuh provinsi di Indonesia telah berhasil mencapai Jaminan Kesehatan Semesta, Indonesia juga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit, serta meningkatkan angka partisipasi kehadiran secara signifikan di berbagai jenjang sekolah.(*)