Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Dua elite Partai Koalisi Pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019 beda pandangan soal angka kemenangan 62 % versi Tim 02 itu.
Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief menuding ada orang memberi info sesat mengenai klaim kemenangan 62% kubu Prabowo di Pilpres 2019.
Andi Arief memakai istilah 'Setan Gundul' untuk oknum penyuplai info sesat kemenangan 62% itu.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta penjelasan Andi Arief.
HNW meminta mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menjelaskan soal kelompok tertentu yang disebut memberikan informasi sesat ke calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Melalui akun Twitter @AndiArief_, Andi menyebut bahwa Partai Demokrat ingin menyelamatkan Prabowo dari kelompok yang menyebut angka kemenangan 62 persen. Kelompok yang ia sebut sebagai "setan gundul" itu telah menyesatkan Prabowo dengan memberikan informasi perolehan suara tersebut.
"Nah yang jadi masalah koalisi setan gundul itu koalisi yang mana? Kita gak tahu, beliau (Andi Arief) yang harusnya menjelaskan," ujar Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Menurut Hidayat, survei internal Demokrat justru pernah menyebut perolehan suara pasangan Prabowo-Sandiaga mencapai 62 persen.
Hidayat mengatakan, melalui pemberitaan di media massa, publik telah mengetahui bahwa survei internal Demokrat menyebut besaran perolehan suara itu. "Karena kemudian yang tersampaikan ke publik adalah justru Demokrat yang menyebutkan survei internal menyebutkan 62 persen Prabowo menang," ucap Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.
Lewat cuitan twitternya, Andi Arief kemudian membalas komentar Hidayat Nur Wahid.
Sebelumnya, Andi mengatakan, Partai Demokrat ingin menyelamatkan Prabowo dari kelompok yang memberikan angka klaim kemenangan 62 persen.
"Partai Demokrat ingin menyelamatkan Pak Prabowo dari perangkap sesat yang memasok angka kemenangan 62 persen," ujar Andi seperti dikutip dari akun Twitternya, Senin (6/5/2019).
Kelompok yang ia sebut sebagai "setan gundul" itu telah menyesatkan Prabowo dengan memberikan informasi perolehan suara tersebut.
"Dalam koalisi adil makmur ada Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Berkarya, dan rakyat. Dalam perjalanannya muncul elemen setan gundul yang tidak rasional, mendominasi dan cilakanya Pak Prabowo mensubordinasikan dirinya. Setan Gundul ini yang memasok kesesatan menang 62 persen," kata dia.
Bahkan, ia menyebut perolehan suara 62 persen yang disebut Prabowo saat deklarasi klaim kemenangan, Kamis (18/4/2019), sebagai info sesat.
"Gerakan rakyat itu hancur lebur karena setan gundul memberi info sesat 02 menang 62 persen. Tidak ada people power berbasis hoaks," tutur Andi.
Hubungan Partai Demokrat dan Koalisi
Pertemuan yang dilakukan Agus Harimuri Yudhoyono ( AHY) dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian khalayak.
Arah politik partai Demokrat pun turut menjadi sorotan publik.
Meski begitu, kader partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa pertemuan AHY dengan Jokowi adalah untuk membicarakan soal bangsa.
Selain mengungkap perihal maksud dari pertemuan AHY dengan Jokowi, Ferdinand Hutahaean juga menjelaskan sikap politik partai Demokrat saat ini.
Dilansir dari tayangan CNN Indonesia edisi Jumat (3/5/2019), Ferdinand Hutahaean menyebut bahwa ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) kepada para kadernya.
Pesan itu rupanya terkait dengan sikap politik Partai Demokrat terhadap koalisi adil makmur yang menggawangi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Kepada seluruh kader partai Demokrat, SBY berpesan agar anggotanya terus mendampingin dan mengawal BPN Prabowo-Sandi sampai gelaran Pilpres 2019 selesai.
"Perintah pak SBY yang kami terima adalah tetap menuntaskan kewajiban moril politik partai Demokrat di koalisi adil makmur BPN. Kami ditugaskan untuk tetap mengawal BPN sampai selesai kontestasi Pilpres ini," ungkap Ferdinand Hutahaean.
Pun ketika nanti konflik Pilpres 2019 akan sampai pada Mahkamah Konstitusi, SBY berpesan agar seluruh kadernya tetap berada di sisi BPN Prabowo-Sandi.
Meski begitu, Partai Demokrat tetap tidak boleh bergerak ke luar dari konstitusi yang ada.
"Kalau memang harus bermuara di Mahkamah Konstitusi, back up, kalau memang dibutuhkan lawyer-lawyer Demokrat, dukung. Itu perintah pak SBY ke kami. Tapi tidak boleh bergerak di luar konstitusi," ujar Ferdinand Hutahaean.
Lebih lanjut, Ferdinand Hutahaean pun menjabarkan sikap politik nantinya akan diambil kubu Partai Demokrat usai pengumuman dari KPU diungkap.
Menurut Ferdinand Hutahaean, nantinya akan dua kemungkinan yang diumumkan oleh KPU.
"Saya ingin menyampaikan sikap politik partai Demokrat. Ada dua kemungkinan, Jokowi menang atau Prabowo menang," pungkas Ferdinand Hutahaean.
Diakui Ferdinand Hutahaean, partai Demokrat telah menyiapkan dua sikap yang akan diambil ketika KPU nanti mengungkap siapa pemenang di Pilpres 2019.
Sikap pertama, jika Jokowi ditetapkan sebagai pemenang, Partai Demokrat menyebut bahwa kontrak politiknya dengan koalisi adil makmur Prabowo-Sandi akan berakhir.
"Kalau Jokowi yang ditetapkan sebagai pemenang Pemilu oleh KPU, maka tentu komitmen atau saya anggap kontrak politik partai Demokrat dengan koalisi adil makmur berakhir ketika itu," ucap Ferdinand Hutahaean.
Berakhirnya kontrak politik Partai Demokrat dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno itu diakui Ferdinand Hutahaean bukan sebuah sikap yang menunjukkan bahwa partainya sedang menyeberang ke pihak lain.
Ferdinand Hutahaean menyebut bahwa jika Jokowi menang, maka partai Demokrat akan kembali menjadi partai yang berdaulat.
Selain itu, Ferdinand Hutahaean juga menggumamkan bahwa sejak dulu partai Demokrat memang tidak pernah menjadi partai oposisi pemerintahan.
Hal itu tentu berseberangan dengan sikap partai yang menggawangi Prabowo Subianto sebagai capres, yakni partai Gerindra.
"(Berakhir artinya nyebrang ?) Bukan nyebrang. Artinya Partai Demokrat akan kembali menjadi partai yang berdiri dan berdaulat menentukan sikap politiknya. Apakah akan tetap menjadi partai penyeimbang. Karena Demokrat tidak pernah mengenal oposisi," ungkap Ferdinand Hutahaean.
Sikap kedua yang Ferdinand Hutahaean ucap adalah jika Prabowo Subianto yang dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2019, maka parta Demokrat akan melanjutkan kewajibannya di koalisi.
Yakni mengawal pemerintahan yang akan dijalankan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"Kalau Pak Prabowo yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, maka Partai Demokrat akan melanjutkan kewajiban moral politiknya mengawal pemerintahan. Karena janji politik harus direalisasikan," sambung Ferdinand Hutahaean.
Meski begitu, penjabaran yang diutarakan Ferdinand Hutahaean masih bersifat garis besar saja.
Semua keputusan di Partai Demokrat nanti akan ditentukan oleh SBY.
Namun saat ini menurut Ferdinand Hutahaean, partai Demokrat masih berkeyakinan bahwa belum ada pemenang mutlak di Pemilu 2019.
Partai Demokrat mengaku masih menunggu hasil resminya dari KPU.
"Bagi Partai Demokrat saat ini belum ada pemenang Pemilu. Partai Demokrat masih tetap bersama-sama dengan koalisi adil makmur mengawal perhitungan suara sampai pada akhirnya nanti selesai," ucap Ferdinand Hutahaean.(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Andi Arief Sebut Ada Kelompok yang Beri Info Sesat ke Prabowo, PKS: Tolong Jelaskan,