Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah U-Turn atau titik putar balik kendaraan di Kota Makassar masih dikuasai oleh pak ogah.
Seperti U-Turn di sepanjang Jl Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya, Makassar.
Bahkan, pak ogah juga tampak masih "berkuasa" di U-Turn depan kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang.
Baca: Perkuat Timnas U-23 Indonesia, Pemain PSM Makassar Ini Tak Jelas Kapan Pulang, Darije Bilang Begini?
Baca: Gempa Bumi Pangandaran 4,7 SR Hari Ini, Dirasakan di Cilacap, Tasikmalaya, Ciamis, Tak Ada Tsunami
Pantauan tribun-timur.com, Kamis (21/3/2019), U-Turn tersebut dikuasai pak ogah, yang rerata masih berusia remaja.
Mereka tampak membantu kendaraan yang hendak berputar arah, sambil berharap imbalan dari pengendara.
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:
"Biasa kalau pagi atau sore adami petugas Dishub dan polisi yang jaga di sini," kata pak ogah yang ditemui di Jl Perintis Kemerdekaan, Rudi.
"Makanya sebelum mereka datang, kita bantu memangmi kalau ada mobil yang mau putar," lanjut Rudi.
Dikeluhkan Picu Kemacetan
Keberadaan pak ogah di sejumlah ruas jalan, kerap dikeluhkan gegara dianggap memicu kemacetan.
Personel kepolisian dan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar pun diturunkan ke sejumlah U-Turn dan titik rawan kemacetan.
Baca: Update Bursa Pemain - 2 Pemain Asing Persib, Robert Lima Dicoret Arema? Eks PSM Makassar ke Persija
Baca: FIFA Matchday Timnas Indonesia Vs Myanmar, Simon McMenemy Coret 6 Pemain! Bagaimana Nasib Pemain PSM
Kapolsek Tamalanrea, Kompol Syamsul Bakhtiar, mengatakan setiap hari pihaknya menerjunkan personel mengurai kemacetan.
Terutama para aparat kepolisian tersebut bertugas di sepanjang Jl Perintis Kemerdekaan.
Jangan Lupa Subscribe Instagram Tribun Timur:
Personel yang diturunkan kata dia, sebanyak 25 personel gabungan Satlantas, Sabhara, dan satuan lainnya.
"Selain itu, ada juga personel Dishub Makassar yang mengurai kemacetan di setiap titik putar balik itu," kata Syamsul Bakhtiar.
Polsek Biringkanaya.
Terpisah, Kapolsek Biringkanaya, Kompol Ashari juga mengaku menerjunkan personelnya mengurai kemacetan di wilayahnya.
"Setiap hari kita terjunkan 15 personel Satuan Lalulintas, termasuk dibackup personel Sabhara dan patroli rutin di titik rawan macet," tutur Ashari.
Baca: Ini 4 Pemain Bintang yang Gagal Bersinar di Manchester United! Dari Alexis Sanchez hingga Di Maria
Baca: Video 4 Youtuber Cewek Indonesia Ini Tuai Kritik! Dianggap Kelewat Vulgar! Nilai Sendiri Videonya
Sekadar diketahui, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah juga pernah mengeluhkan keberadaan pak ogah.
Gubernur Nurdin Abdullah, menganggap pak ogah salah satu biang kemacetan di Makassar.
"Sejak lama pak ogah ini meresahkan dan mengganggu pengguna jalan. Kalau dibiarkan, bakal semakin banyak," ujarnya beberapa waktu lalu.
Bahkan, dalam penertiban, sempat ada rencana pelibatan TNI untuk menertibkan pak ogah sempat diwacanakan.
Hukuman untuk Pak Ogah
Merunut pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, pak ogah yang beroperasi di jalan raya, sejatinya bisa dipidana dan didenda.
Besaran denda yang harus dibayar maksimal Rp 24 juta dan hukuman kurungan selama satu tahun.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Sulselbar, Benny Nurdin Yusuf.
Baca: Spesifikasi, Harga Xiaomi Redmi Note 7 yang Punya Kamera 48 MP, Dijual di JD.ID dan Lazada
Baca: Update Bursa Pemain - 2 Pemain Asing Persib, Robert Lima Dicoret Arema? Eks PSM Makassar ke Persija
"Bisa dihukum sesuai UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan," ujarnya saat memimpin rapat koordinasi membahas pak ogah di kantor BPTD Wilayah XIX Sulselbar Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Senin (7/1/2019) lalu.
Benny mengatakan, berdasarkan Pasal 28 ayat 1, siapa saja dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau mengganggu fungsi jalan.
Menurut Benny, pak ogah ini kerap merusak kendaraan yang melintas dan menjadi biang kemacetan.
“Ini sudah bisa dikategorikan mengganggu fungsi jalan,” kata Benny.
Benny mengatakan, peraturan ini bersifat imperatif atau bisa dipaksakan. Karena jika tidak dipaksa, Pak Ogah akan terus beroperasi.(*/tribun-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun Timur, @amir_eksepsi