Disbudpar Revisi Perbub Retribusi, Warga Rammang-rammang: Ganti dengan Perda

TRIBUN-MAROS.COM, BONTOA - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Maros, menindaklanjuti aksi protes warga yang menolak pungutan retribusi di Rammang-rammang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Selasa (19/3/2019).

Disbudpar akan merivisi atau mengganti Perbub nomor 33 tahun 2015, tentang perubahan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Koordinator Serikat pelaku wisata Rammang-rammang, Iwan Dento mengatakan, upaya Disbudpar untuk terlibat pada pengembangan Rammang-rammang, telah dinanti oleh warga.

Baca: VIDEO: Wabup Selayar H Zainuddin Minta Instansi Terbuka Terhadap Media

Baca: Gaji Aparatur Sipil Negara Naik, Pemkab Maros Kucurkan Rp 4 Miliar

Hanya saja, regulasi yang akan mengatur konsep ekowisata di Maros, harus dibahas lebih detail dan melibatkan semua pihak terkait.

"Untuk regulasi seharusnya dibicarakan lebih detail lagi. Di Maros, bukan hanya Rammang-rammang saja yang menjadi ekowisata. Tapi masih banyak lokasi lain yang harus dikembangkan," kata Iwan.

Berdasarkan hal tersebut, harus ada regulasi khusus pada pengembangan ekowisata Maros.

Regulasi yang dimaksud, bisa dalam bentuk Perda tentang ekowisata. Turunanya, dalam bentuk Perbup yang mengatur lebih spesifik, termasuk Pendapatan Pemkab.

Baca: Partai Golkar Diabadikan Sebagai Nama Jalan di Makassar, Intip Sejarah Singkatnya

"Konsep besar pengelolaan ekowisata di Maros yang sedang berkembang ini, harus dibahas secara mendalam lagi. Setahu saya, memang belum ada Perda terkait ekowisata Maros," kata Iwan.

Dia berharap, ada aturan yang mengatur semua ruang wisata yang berbasis pengelolaan warga.

"Tak perlu ada Perbup khusus Rammang-rammang. Cukup atur ekowisata, maka semua akan masuk," katanya.

 Laporan Wartawan TribunMaros.com, @anchakaumanshar

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur: