Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kapolda Sulsel Irjen Pol Hamidin menghadiri undangan Forum Dosen untuk berdiskusi tentang beberapa tema, di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih Makassar, Kamis (7/1/2019) kemarin.
Dalam kesempatan itu, Hamidin menjelaskan apa yang akan Ia lakukan ke depannya selam menjabat Kapolda Sulsel, khususnya dalam melawan paham radikalisme dan terorisme.
Irjen Hamidin juga mendapat banyak saran dan masukan dari puluhan doktor dan profesor yang hadir terkait permasalahan Begal, hingga kejahatan lingkungan.
Baca: TRIBUNWIKI: Dilantik Jadi Kapolda Sulsel Januari 2019, Ini Profil dan Pengalaman Irjen Pol Hamidin
Baca: Ini Saran Forum Dosen Untuk Kapolda Sulsel Hadapi Terorisme dan Radikalisme
Baca: Kapolda Sulsel Kaget, Kasus Pembobolan Rumah di Makassar Belum Terungkap
Guru Besar UMI, Prof Muin Fahmal yang duduk di samping Irjen Hamidin mengatakan, tegak tidaknya hukum bermula dari ada tidaknya pembiaran.
"Sekarang kita sering lihat hal yang harusnya ditindak tegas tapi tidak, contoh kecil pelanggaran lalu lintas. masyarakat menganggap biasa sehingga nanti akan sulit dalam penegakan hukum," kata Muin.
"Polisi itu adalah penegak hukum, dengan inovasi reflek boleh jadi kita keluar dari koridor penegakan hukum yang ada," tambahnya.
Dosen Unismuh, Amir Muhiddin mencoba melihat dari sisi lain.
Ia mengatakan, saat ini ada kecenderungan fenomenal bahwa calon eksekutif dan legislatif adalah orang berduit dan oligarki.
"Ini menimbulkan ketidakadilan dan kebencian dari kelompok-kelompok tertentu. Ini terkait dengan terorisme yang menurut saya tak akan pernah habis sepanjang keadilan politik dan ekonomi tak terwujud," kata Amir.
"Pak Kapolda juga harus fokus ke kejahatan lingkungan, sebagai hal-hal yang selama ini kita anggap remeh. Mungkin ini harus jadi perhatian Kapolda Susel. Jangan nanti kejadian baru kita panik," kata Dosen UMI, A Tamsil melanjutkan pembicaraan.
Arkam Azikin yang diberi kesempatan selanjutnya mengatakan ada dua potensi konflik yang bisa muncul, pertama, ketika terjadi perdebatan soal surat suara di capres.
"Ketika berdebat, ada yang merekam video dan dijadikan provokasi, ini bagaimana cara polda mengantisipasi?ini harus dipikirkan polda agar tidak mengklarifikasi. Kedua, ketika hasil pemilu dihitung, itu sudah jadi opini publik, ada pihak yang menyebar hoax, bagaimana tindakan yang dilakukan," kata Arkam.
Terkait begal, Arkam menilai efek jera tidak tuntas, dimana begal semakin merajalela.
"Potensi ini tak bisa dibiarkan, efek jera yang dilakukan tak membuat publik tak tenang," ucapnya.
(*)