Baca tanpa iklan
Reuni 212 Diikuti 4 Juta Orang Dijaga 20 Ribu Petugas, Ini Kekhawatiran Istana, MUI, NU.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekitar 4 juta orang diklaim bakal mengikuti Reuni 212 atau Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta, 2 Desember.
Sekitar 20 ribu petugas Polisi dan TNI diterjunkan menjaga Reuni 212 yang diikuti berbagai komunitas dan ormas.
Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Persaudaraan Alumni 212 ikut mengundang Jokowi dan Prabowo.
Berbagai pihak juga bereaksi jelang Reuni 212 termasuk dari pihak Istana Negara, MUI, NU, dan lainnya.
Berikut berbagai fakta tentang Reuni 212 yang dihimpun Tribun Timur dari berbagai sumber, Sabtu (01/12/2018):
1. 4 Juta Orang
Ketua Steering Comitte Reuni Akbar Mujahid 212, Ustaz Al Khaththat mengatakan jumlah massa yang akan hadir sekitar 4 juta orang.
Jumlah massa tersebut, dikatakan Al Khaththat, terdiri dari sejumlah komunitas dan ormas islam yang tersebar di Indonesia.
"Masyarakat tidak perlu takut datang ke Monas meskipun mendapatkan ancaman-ancaman," katanya.
2. Undang Jokowi dan Prabowo
Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif mengatakan pihaknya akan mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk hadir dalam acara Reuni Akbar 212 di Monas pada Minggu (2/12/2018).
Panitia, dikatakan Ma'arif, juga mengundang pimpinan DPR dan MPR untuk hadir dalam acara tersebut.
Selain itu, pihaknya juga mengundang pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"Nah kalau lisan karena Prabowo dan Sandi bukan presiden, jadi mudah ditemui dan kami sampaikan langsung kepada Pak Prabowo dan Mas Sandiaga untuk hadir tanggal 2 besok, dan Insya Allah kalau tidak ada hal-hal yang di luar dugaan Insya Allah beliau hadir," jelasnya, belum lama ini.
Selain itu, Slamet menyebut bahwa panitia juga mengundang seluruh elemen masyarakat mulai pengamen hingga pengusaha diperbolehkan untuk hadir.
"Tapi intinya undangan kita untuk umum. Undangan terbuka sudah kita sebar satu minggu yang lalu," katanya.
3. Acara Reuni 212
Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif menjelaskan, pihaknya sudah mempersiapkan acara Reuni 212.
Dalam Reuni 212 ini panitia juga sekaligus menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW serta mimbar kepada para penceramah yang hadir.
Tidak hanya itu, penyanyi religi yang sekarang sedang hit namanya, Nissa Sabyan, juga direncanakan ikut hadir di kegiatan yang akan diselenggarakan sejak pagi hari tersebut.
4. Dijaga 20 Ribu Personel
Polda Metro Jaya telah merencanakan skema pengamanan untuk reuni aksi 212 yang akan digelar pada Minggu (2/12/2018).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, mengungkapkan pihaknya menerjunkan puluhan ribu untuk mengamankan aksi ini.
"Jadi ada 20.000 personel gabungan dari TNI, Polri dan juga oleh pemerintah daerah. Intinya ada beberapa lokasi yang akan disiapkan yang akan digunakan untuk mengamankan," jelas Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Terkait dengan jumlah massa yang akn ikut pada Reuni 212 ini, Argo mengaku pihaknya masih mendata.
Namun sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan angka pasti jumlah massa. Untuk lalu lintas, pihak kepolisian masih akan melihat situasi massa.
5. Izin Reuni 212 di Monas
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya tersenyum saat ditanya soal pemberian izin pemakaian Monumen Nasional (Monas) untuk Reuni Akbar 212.
Menurut Anies Bawedan, di Monas kerap ada kegiatan setiap akhir pekan.
"Di Monas itu setiap weekend ada kegiatan," ujar Anies lalu tersenyum saat ditemui usai melangsungkan rapat paripurna di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).
Selain itu, Anies menyebut tak ada hal istinewa soal pemberian izin pemakaian Monas untuk lokasi Reuni Akbar 212.
Sebab, berkaca dari pelaksanaan reuni tahun sebelumnya dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, dirinya memang selalu memberikan izin.
"Setiap weekend saya memberikan izin banyak kegiatan dan tidak ada yang berbeda dengan permintaan dari mereka yang mau melakukan reuni. Tahun lalu juga, (jadi) biasa saja," katanya.
Mantan Mendikbud itu juga menampik bahwa pemberian izin tersebut disebut sebagai bentuk dukungan dirinya terhadap aksi yang bakal digelar pada Minggu 2 Desember 2018.
"Bukan dukung, ini seperti kegiatan lain yang menyelenggarakan di situ, statusnya sama aja nggak ada bedanya," kata Anies.
Terkait izin penggunaan Monas, sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 186 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.
Pada poin B, disebutkan jika kawasan Monas dapat digunakan untuk acara yang ditujukan pada kepentingan negara, pendidikan, sosial, budaya, dan agama.
6. Kekhawatiran Pihak Istana Negara
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko meminta agar kegiatan Reuni 212 pada Minggu (2/12/2018) untuk dikaji dan dipikir ulang.
Menurutnya, kegiatan seperti itu justru menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat luas.
“Imbauan saya minta kegiatan yang tidak memberikan rasa aman seperti itu tolong dipikir ulang, saya sudah dengar dari berbagai kelompok masyarakat bahwa mereka resah dan takut dengan kegiatan-kegiatan seperti itu,” jelasnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ikut angkat bicara terkait acara Reuni 212 pada 2 Desember mendatang.
Wiranto menilai aksi reuni 212 ini, sudah tidak relevan lagi, saat dilansir dari Kompas TV, Jumat (30/11/2018).
Hal ini lantaran seperti tujuan gerakan ini, pada awalnya mendemo mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kala itu dianggap menista agama.
Wiranto menilai tak relevan lagi karena Ahok sendiri telah ditahan dan permasalahan tersebut sudah dianggap selesai.
"Gerakan itu kan sudah punya tujuan, sudah jelas sasarannya, ke saudara Ahok dan itu sudah selesai," ujarnya.
"Kalau sudah selesai nanti mau demontrasi lainya ya silahkan saja, Tapi kan kalau demontrasi soal Ahok tak relevan lagi," katanya di Bandung, Selasa (28/11/2018).
7. Reaksi MUI Jabar dan PBNU
Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas meminta agar Reuni Akbar 212 tidak menjadi ajang politisasi agama.
"Reuni 212 jangan terjadi politisasi agama. Dalam bingkai NKRI, mari jadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Mari jadikan agama untuk pemuliaan harkat dan martabat kemanusiaan," ujar Ribikin dalam rilis yang diberikan kepada awak media, Kamis (29/11/2018).
Robikin mewajarkan, jika reuni yang akan digelar pada Minggu 2 Desember 2018 itu, menjadi pertemuan yang memperkuat silahturahmi diantara sesama umat islam (ukhuwah islamiyah).
"Kalau kegiatan itu dimaksudkan sebagai ajang silaturahim, silakan saja karena silaturahim adalah perintah agama. Tentu hal itu harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi adab dan tata cara bersilaturahim," katanya.
Gelaran yang akan berlangsung di Monas itu, diharapkannya, tak dicederai dengan ucapan dan tindakan yang berisikan ujaran kebencian maupuan adu domba.
"Jangan sampai niat baik mempererat silaturahim, meningkatkan ukhuwah islamiyah dalam forum Reuni 212 justru merusak ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah," tutur Robikin.
Dilansir dari Kompas.com, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengimbau masyarakat di Jawa Barat agar tidak melakukan mobilisasi dan ikut serta dalam kegiatan reuni 212 yang rencananya akan digelar pada 2 Desember 2018 di Jakarta.
MUI berpandangan, kegiatan yang dilakukan sudah kehilangan ruhnya.
"Dari hasil pengamatan kami, kegiatan reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan. Kegiatannya sudah melenceng ke arah politik," kata Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018).
Rachmat menjelaskan, pada awalnya kegiatan 212 muncul dari peristiwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta pada waktu itu.
Saat itu, MUI pun sudah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan sebagai perwakilan ulama.
Ahok pun sudah dinyatakan bersalah bahkan kini masih menjalani hukuman pidana. Artinya, kasus tersebut sebenarnya sudah dinyatakan selesai.
"Jadi banyak warga yang datang ke MUI Jabar, menanyakan esensi 212. Karena masalah yang memicu munculnya gerakan 212 sudah selesai. Jadi tidak ada esensinya lagi sekarang harus melaksanakan reuni. Sekarang masalahnya apa? Kan sudah selesai," katanya.
MUI pun mengimbau agar masyarakat Jawa Barat tidak terprovokasi dengan kegiatan yang tidak jelas asal usulnya.
Sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, masyarakat Jawa Barat lebih baik melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti melaksanakan pengajian di masjid-masjid, istigasah, atau zikir bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia.
8. Diwarnai Aksi Protes
Sebelumnya, ratusan orang berunjuk rasa mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI, Jakarta pusat, Kamis (29/11/2018).
Beberapa dari mereka berhasil memaksa masuk dan menduduki pelataran halaman kantor sang Gubernur yang dijaga ketat aparat kepolisian.
Kehadiran massa yang datang sejak siang hari dan bertahan hingga petang ini meminta Anies Baswedan mencabut izin aksi Reuni Akbar 212 yang direncanakan dilaksanakan pada Minggu, 2 Desember 2018 di kawasan Monas.
Sekjen Presidium Nasional Gerakan Jaga Indonesia Budi Djarot saat ditemui di lokasi aksi, menuturkan bahwa reuni 212 sama sekali tak memiliki urgensi apapun.
Ia khawatir, pelaksanaannya jadi sumbu awal dari perpecahan di Ibu kota.
"Saya pastikan, itu (reuni 212) pasti ada agenda-agenda politik didalamnya. Saya pastikan, pasti ada orasi-orasi politik yang menjatuhkan Indonesia. Kami akan jaga ini semua," kata Budi.
9. Jaminan Panitia
Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif memastikan aksi Reuni Akbar 212 yang akan digelar Minggu (2/12/2018) tidak akan ada unsur politik.
Untuk meyakinkan publik, Slamet Maarif pun menjelaskan ada beberapa hal yang telah disepakati pihak panitia Reuni Akbar 212.
Beberapa kesepakatan di antaranya adalah tidak diperkenankannya peserta Reuni Akbar 212 memakai atribut partai politik.
Peserta Reuni Akbar 212, kata dia, diperkenankan membawa bendera merah putih atau bendera Tauhid.
Bila ditemukan peserta Reuni Akbar 212 yang melanggar aturan tersebut, lanjutnya, maka pihaknya tak segan akan mengamankan yang bersangkutan.
Hal itu disampaikan Slamet Maarif dalam acara Talkshow TVone, Jumat (30/11/2018).
Slamet mengatakan bila ada yang tetap memandang Reuni Akbar 212 mengandung muatan politik, itu menjadi hak setiap orang.
"Saya ga bisa menghalangi, ada tokoh politik yang datang terbuka untuk umum," katanya.
Slamet juga menjelaskan bahwa dalam aksi Reuni Akbar 212 tersebut pihaknya akan mengedapankan beberapa hal.
"Tiga dimensi akan ditonjolkan yaitu keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan," ucapnya.
Sementara itu, Slamet Maarif bersyukur karena rencana aksi yang disebut-sebut tandingan Reuni Akbar 212 batal digelar di hari yang sama.
Hal itu berdasarkan atas rekomendasi pihak kepolisian.
Tak berhenti di situ, Slamet Maarif juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Forum Silaturahmi Aktivis 212, Kapitra Ampera.
"Kemudian saya bersyukur Bang Kapitra batalkan aksi di 212 besok karena saran dari polisi. Sehingga Insyaallah akan tambah kedamaian kesejukan acara kita, terimakasih Bang Kapitra.
Kita doakan Bang Kapitra bikin di momen yang berbeda kita doakan juga biar sukses kalau bikin di momen yang berbeda," tambah Slamet Maarif.
Kapitra Ampera turut menyampaikan beberapa hal terkait acara yang disebut-sebut sebagai tandingan reuni akbar 212.
Kapitra Ampera memaparkan bahwa pihaknya harus terima atas rekomendasi dari pihak kepolisian.
Namun, Kapitra Amperamenegaskan, aksi 212 tersebut bukanlah milik satu kelompok, melainkan milik umat Islam.
"Artinya aksi 212 bukanlah milik satu kelompok tapi milik umat Islam dari berbagai latar belakang, meski dalam pilihan politik mungkin tidak sama, tapi dalam satu kesatuan keumatan mereka menyatu," paparnya.
"Saya ingin tegaskan dari pihak kita tidak akan mungkin menggembosi atau mengacaukan acara yang sudah mau digagas pihak 212, itu pasti," ujarnya menambahkan.(*)