Baca tanpa iklan
Menurutnya aksi Jokowi blusukan ke pasar tersebut tidak pas, karena ada ratusan guru honorer yang berdemonstrasi di depan Istana negara menuntut kejelasan status.
Jokowi dinilai tidak memprioritaskan para guru honorer, karena memilih blusukan di pasar.
Baca: Ini Tata Cara Mandi Junub yang Benar Menurut Ustadz Abdul Somad (UAS)
"Enggak pas Jokowi blusukan. Kalau menurut kami seharusnya pak Jokowi lihat priortitas," ujar Andre kepada Tribunnews, Kamis (1/11/2018).
"Pak Jokowi janji mau ngangkat PNS. Sekarang malah tidak terima padahal (guru honorer) sudah nginap di depan istana," katanya.
Menurutnya sebagai petahana Jokowi tidak perlu lagi pencitraan, melainkan bukti kinerja.
Saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah perbaikan ekonomi yang membuat biaya hidup menjadi ringan.
"Bukan malah foto-foto pencitraan dan bilang tempe masih tebal," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo blusukan ke pasar Suryakencana, Bogor, Selasa (30/10/2018) menjelang tengah malam.
Usai berbelanja dan menyapa sejumlah pedagang, Jokowi memastikan bahwa harga kebutuhan pokok terkendali. Ia pun meminta tak ada lagi pihak-pihak yang menyebut bahwa harga kebutuhan pokok mahal.
"Jangan sampai ada yang teriak di pasar harga mahal-mahal. Nanti ibu-ibu (pedagang) di pasar marah, nanti enggak ada yang datang ke pasar, larinya ke supermarket, ke mall," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, barang kebutuhan pokok di pasar Suryakencana ini disuplai langsung dari Pasar Kramatjati. Bahkan, ada juga pedagang yang mengambil dari petani langsung.
"Jadi pasar tradisional itu pasar yang paling murah. Jadi jangan sampai masuk ke pasar bilang harga-harga mahal. Orang-orang enggak mau masuk ke pasar lagi. Hati-hati," kata Jokowi.
Tak ada menteri yang mau temui guru honorer
Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo mengatakan, Sekretariat Negara sudah mencoba menghubungi sejumlah menteri terkait aksi unjuk rasa guru honorer di Istana, Selasa (30/10/2018) dan Rabu (31/10/2018).
Selain ingin bertemu Jokowi untuk menuntut pengangkatan mereka sebagai pegawai negeri sipil, para guru honorer juga menuntut bertemu dengan tiga menteri terkait.
"Mereka tuntutannya bertemu tiga menteri. Menteri tidak ada yang mau menerima," kata Eko kepada Kompas.com, Kamis (1/11/2018).
Ketiga menteri tersebut, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.
Sementara tuntutan para guru honor untuk bertemu Jokowi, menurut dia juga tidak bisa dipenuhi. Sebab, Presiden Jokowi tidak bisa bertemu secara dadakan.
"Presiden tidak bisa dadakan begitu. Saya sarankan, kalau misalnya mau ketemu presiden jangan begitu, ajukan surat, ajukan apa," kata Eko.
Alhasil, kata dia, para guru honorer yang melakukan aksi unjuk rasa hanya bertemu dengan perwakilan dari Setneg dan KSP.
Namun, pihak Setneg dan KSP tidak bisa menjanjikan apapun terkait nasib guru honorer karena bukan pengambil keputusan.
Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo tak menjawab saat ditanya soal demo yang dilakukan guru honorer ini.
Ditemui wartawan seusai menghadiri Sains Expo di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Kamis (1/10/2018), Jokowi hanya tersenyum kecil dan berjalan meninggalkan wartawan saat ditanya soal masalah guru honorer.
Diberitakan, guru honorer yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana kecewa karena gagal bertemu Presiden Joko Widodo.
Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, aksi unjuk rasa itu sudah dilakukan sejak Selasa (30/10/2018).
Ia mengklaim guru honorer yang ikut aksi mencapai 70.000 orang dari 34 provinsi. Namun karena tak ada tanggapan Jokowi atau pihak Istana, akhirnya massa pun bermalam disana dengan beralaskan aspal dan beratapkan langit.
"Kami rela tidur di depan Istana, bayar sewa bus jadi lebih mahal hanya karena ingin mendapat jawaban dari Jokowi," kata Titi kepada Kompas.com, Kamis (1/11/2018).
Setelah bermalam di seberang Istana, pada Rabu paginya aksi kembali dilanjutkan. Akhirnya, kata dia, perwakilan massa diterima perwakilan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu sore.
Namun menurut Titi, pihak KSP tak menjanjikan apapun terkait nasib para guru honorer. Permintaan agar para guru honorer bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi atau menteri terkait juga ditolak oleh pihak KSP.
"Kami menolak untuk melanjutkan mediasi dengan mereka karena percuma, tidak ada solusi. Mereka pun tidak tau bagaimana mempertemukan kami dengan Presiden," kata Titi.
Akhirnya, pada Rabu sore itu, para guru honorer terpaksa membubarkan aksi tanpa membawa hasil.