Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Agenda pelantikan Pengurus Wilayah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (Prima DMI) Sulsel oleh Wakil Ketua Umum PP DMI H Syafruddin, Minggu (24/6/2018) ini, dinilai tidak mengindahkan tata krama dan etika berorganisasi.
Prima DMI adalah organisasi otonom yang berada dibawah Dewan Masjid Indonesia. Hingga Kamis (21/6/2018) pagi, Sekretaris Umum pengurus Wilayah DMI Sulsel, Hasid Hasan Palogai, belum mendapat informasi dan pemberituan resmi baik tertulis atau lisan perilah keberadaan organisasi itu.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), M Rusdi Umar yang juga pengurus DMI Sulsel, menyayangkan langkah PP Prima DMI dan PW Prima DMI Sulsel, yang membentuk dan melantik pengurus organisasi otonom DMI ini tanpa berkoordinasi dan melapor ke induknya di wilayah.
Baca: BKPRMI Mamajang Punya Pengurus Baru
Baca: Ini Agenda Milad ke-42 BKPRMI Tanete Riaja Barru
"Kalau pelantikan itu dilaksanakan, itu sangat tak beretika dan melukai otoritas pengurus wilayah Dewan Masjid di Sulsel," ujar Rusdi dalam rilis yang diterima tribun-timur.com, Kamis (21/6/2018) siang.
Menurut alumnus Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Ujungpandang ini, Kehadiran PRIMA itu sebagai organisasi otonom DMI di mata pengurus wilayah bisa dianggap ilegal.
"Ini tentang inkoordinasi dan penegakan etika organisasi. Apalagj itu sangat jelas terlihat di logo PRIMA, namun sebagai bagian DMI mestinya PRIMA tak hanya berkoordinasi dengan Pengurus Pusat DMI tapi juga mesti koordinasi dengan PW DMI Sulsel," katanya.
"Jangan sampai ada kesan ada DMI tandingan yang mau buat struktur baru organisasi dalam organisasi, padahal ini hanya persoalan penegakan etika remaja masjid yang harus menghargai orangtua," lanjutnya.
Jika pola koordinasi dan komunikasi yang tidak jelas seperti ini antara PRIMA DMI Sulsel dengan DMI Sulsel.
"Ini artinya tidak ada tradisi ketimuran apalagi sama-sama berlabel Dewan Masjid untuk saling menghargai dan jadinya terkesan jauh dari etika organisasi yang semestinya diterapkan," ujarnya.(*)