Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi
TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Panitia Pekan Muharram dalam rangka perayaan Tahun Baru Islam 1439 H membantah adanya pemotongan tunjangan kesejahteraan (kesra) para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Luwu Utara.
Dalam rilis yang diterima TribunLutra.com, Kamis (21/9/2017) Ketua Panitia, Jumail Mappile, menegaskan tidak ada pemotongan kesra ataupun gaji PNS untuk membiayai acara Pemkab Luwu Utara.
"Memang ada sumbangan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu betul. Tapi sifatnya sukarela dari setiap pegawai yang ingin menyumbang dan besarannya terserah dari keikhlasan," jelas Jumail.
Karena tidak ada paksaan, lanjut Staf Ahli Bupati Luwu Utara Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan ini, banyak PNS yang tidak menyumbang.
"Kalau mau dicek semua banyak kok PNS yang tidak menyumbang dan kita tidak memaksakan," lanjut Jumail.
Begitupun dengan kabar pemotongan kesra setiap PNS sebesar Rp 100 ribu untuk membeli hewan kurban pada Iduladha lalu ikut dibantah Kepala Bagian Kesra Pemkab Luwu Utata, Andi Sarappi.
"Untuk kurban itu tidak ada pemaksaan. Yang mau berkurban silahkan sesuai kemampuan. Naif sekali itu kalau mau berkurban dipaksa, kan kamu yang mau berpahala," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, PNS Luwu Utara mengeluhkan adanya pemotongan kesra untuk membiayai berbagai kegiatan memeriahkan Tahun Baru Islam.
"Besaran kesra yang dipotong bervariasi, tergantung golongan PNS, mulai Rp 50 ribu sampai Rp 150 ribu," kata PNS yang inisialnya minta dirahasiakan.
Selain itu, lanjutnya, pada perayaan Iduladha lalu, kesra PNS Luwu Utara juga dipotong Rp 100 ribu untuk membeli hewan kurban.
"Kami tidak mempersoalkan nilainya, tapi kenapa buat kegiatan kalau memang tidak ada anggarannya dan malah dibebankan ke semua PNS," tuturnya.(*)