Citizen Reporter

BPBD Makassar Buka Posko 24 Jam

Penulis: CitizenReporter
Editor: Suryana Anas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

ILUSTRASI. Sejumlah warga melintasi jalan raya yang tergenang banjir di Moncongloe, Maros, Sulsel, Senin (20/1/2014). Jalan alternatif yang menghubungkan Makassar, Maros dan Gowa terputus terendam banjir akibat hujan yang mengguyur daerah tersebut. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Ahmad Syarif,  BPBD Kota Makassar melaporkan dari Makassar


TRIBUN TIMUR.COM -Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar membuka posko siaga bencana 1x24 jam. Posko ini didirikan di kantor Balaikota Jalan Jenderal Ahmad Yani No 2 Makassar dengan melibatkan petugas BPBD, SAR, PMI dan unsur relawan. BPBD juga menampung  semua informasi bencana yang terjadi di 14 kecamatan di Makassar.

Kepala BPBD Kota Makassar, Moh Ismounandar mengatakan, sudah meminta petugas di kecamatan rutin melaporkan wilayahnya masing-masing minimal sehari sekali. “Petugas di kecamatan kami minta melaporkan kondisi cuaca dan potensi bencana melalui saluran komunikasi radio. Laporan sewaktu-waktu kami minta segera disampaikan jika terjadi musibah bencana”, ujar Ismounandar (14/02/2013).

Selain itu, BPBD Makassar juga menyiapkan peralatan penanganan bencana seperti mobil dengan kemampuan dobel kabin, mobil bak terbuka, truk dapur lapangan, perahu karet dan motor trail.

Ismounandar menambahkah, masyarakat juga bisa menginformasikan kepada kami jika sewaktu-waktu terjadi bencana untuk segera menginformasikan ke nomor telepon (0411) 3633797.

Potensi bencana yang kemungkinan bisa terjadi di wilayah kota Makassar seperti banjir, angin kencang, kebakaran dan sebagainya. Dari pantauan BPBD, bencana angin kencang masih berpotensi terjadi selama musim hujan saat ini.

BPBD sudah menyebarkan imbauan agar warga mewaspadai perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. Apalagi sesaat kemudian turun hujan deras disertai angin kencang. “Kami mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaanya. Penanganan bencana, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah akan tetapi semua unsur masyarakat”, kata Ismounandar. (*)

 


Berita Terkini