Baca tanpa iklan
PINRANG,TRIBUN -TIMUR.COM-- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pinrang, AKBP Heri Tri Maryadi, di dampingi Ketua KPU Pinrang, Jamaluddin, menegaskan dipublikasinya hasil hitung cepat oleh lembaga survei, bisa memicu reaksi.
Hal tersebut diungkapkan oleh, AKBP Heri Tri Maryadi, didampingi sejumlah unsur muspida Pinrang, saat menggelar jumpa pers di Aula Kantor KPU Pinrang, Kamis (19/9/2013).
" Hitung cepat atau quick Count, bersifat sepihak. ini bisa memicu reaksi. Dan yang menentukan adalah hasil rekapitulasi KPU, yang rencananya akan dilakukan, Rabu mendatang, itulah yang menentukan," kata Heri.
Tak hanya itu, Heri juga berharap agar masyarakat Pinrang, secara keseluruhan, agar tidak mudah terprovokasi dengan isu isu yang menyesatkan.
"Dahsyatnya Fitnah. Dahysatnya provokasi. Yang membuat Pinrang, damai atau rusuh adalah kita. Jadi kami berharap agar masyarakat Pinrang, bisa menahan diri," imbaunya.
Menurut Heri, berkumpulnya massa di Kantor Kelurahan Penrang, Kecamatan Wattang Sawitto, beberapa saat sebelum jumpa pers tersebut digelar, adalah ulah orang orang yang tak bertanggung jawab.
"Jadi masyakat diprovokasi dengan isu isu terjadinya penggelembungan suara. Sehingga mereka berkumpul. Padahal yang terjadi, panitia di tingkat KPPS sedang menghitung suara. Semua saksi paslon hadir di situ ko," cerita Heri.
Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Heri mengaku akan meningkatkan pengamanan, khususnya di Kantor Kecamatan, saat rekapitulasi suara dilakukan.
"Mulai malam ini, tiap kantor kecamatan akan dijaga 25 personil. Kami juga akan membangun komunikasi dengan semua pasangan calon, agar kedamaian di Pinrang, dapat terjaga," kata Heri.
Tak hanya itu, ia juga berharap agar satuan intelejen, baik dari kepolisian, Brimobda Sulsel, Kodim 1404 Taro Ada Taro Gau, dan Yonif 721 Makkassau Pinrang, untuk lebih bekerja lagi.
Ditempat yang sama, Ketua KPU Pinrang, Jamaluddin, justru menyangkan sikap lembaga survei yang melansir hasil hitung cepat mereka.
Menurut Jamaluddin, hasil hitung cepat tersebut merupakan komsumsi internal kalangan tertentu, bukan untuk dipublikasi.
"Kalau sudah rusuh siapa yang bertanggung jawab. Hemat kami data hitung cepat seharusnya digunakan untuk kalangan internal saja, tidak untuk dipublikasikan, karena hal itu bisa menjadi pemicu," jelas Jamaluddin.(*)