4 Acara Penting Tidak Dihadiri Bupati Pati Sudewo Usai Didemo Soal Kenaikan Pajak

TRIBUN-TIMUR. COM - Empat acara penting tidak dihadiri Bupati Pati Sudewo usai didemo warganya 13 Agustus 2025 lalu. 

Bahkan banyak yang mempertanyakan kemana bupati kader Gerindra tersebut.

Pelan-pelan sudah ketahuan mengenai keberadaan Sudewo.

Sudewo bahkan tidak menghadiri empat acara penting usai didemo. 

Termasuk tidak menjadi pemimpin upcara 17 Agustus tingkat Kabupaten Pati.

Aksi unjuk rasa di Pati pada 13 Agustus 2025 lalu dipicu oleh kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen.

 Pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk demo memperkeruh suasana. Diperkirakan mencapai 100.000 orang, melebihi tantangan Sudewo yang menyebut “silakan demo 50.000 orang”.

Massa datang dari berbagai kecamatan, seperti Batangan, Puncakwangi, Kayen, dan lainnya.

Massa menuntut Sudewo mundur dari jabatan bupati, menolak sistem lima hari sekolah, menolak renovasi Alun-Alun Pati senilai Rp2 miliar, menolak pembongkaran Masjid Alun-Alun yang bersejarah, menolak proyek videotron Rp1,39 miliar.

Terjadi kericuhan pada aksi unjuk rasa. Massa melempar botol dan mengguncang gerbang kantor bupati.

Pengukuhan Paskibraka (15 Agustus 2025)

Sudewo absen dalam acara pengukuhan anggota Paskibraka Kabupaten Pati. Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra hadir menggantikan.

Ziarah dan Renungan Malam di TMP Giri Dharma (17 Agustus dini hari)

Sudewo tidak ikut dalam tradisi ziarah dan renungan malam menjelang HUT RI. Lagi-lagi, Wakil Bupati Risma menggantikan perannya.

Upacara HUT RI ke-80 (17 Agustus 2025)

Sudewo tidak hadir dalam upacara kemerdekaan di halaman Kantor Bupati Pati. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menggantikannya sebagai inspektur upacara. Alasan resmi Sudewo dikabarkan sakit.

Rapat Paripurna DPRD Pati

Sudewo tidak hadir dalam beberapa rapat penting DPRD, termasuk pembahasan Pansus Hak Angket untuk pemakzulan.

Menyikapi absennya Bupati Sudewo, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menjelaskan bahwa Sudewo tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai inspektur upacara karena sedang sakit.

“Kemarin saya dikasih tahu Pak Gubernur, beliau (Sudewo) sudah menghubungi bahwa tidak bisa ikut upacara 17 Agustus karena kondisinya sedang sakit dan perlu istirahat. Maka Pak Gubernur menugaskan saya menjadi Irup di Pati. Info yang saya terima sebatas itu. Saya tidak menanyakan beliau sakit apa,” ujar Taj Yasin.

Lebih lanjut, kehadiran Taj Yasin di Pati juga dimaksudkan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas di daerah.

“Pascaunjuk rasa 13 Agustus lalu, saat ini kondisi di Pati sudah semakin baik dan kondusif,” tambahnya.

Ia menegaskan pentingnya agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan meskipun ada gejolak politik.

“Maka saya hadir juga untuk memberikan dorongan dan semangat pada para ASN, Forkopimda, Wabup, dan seluruhnya, untuk tetap menjalankan pelayanan pada masyarakat, memberikan yang terbaik. Pembangunan harus tetap berjalan. Tidak boleh pemerintahan itu berhenti,” tegas Taj Yasin.

Selama masa pemulihan Sudewo, Taj Yasin menyampaikan bahwa kendali pemerintahan Kabupaten Pati sepenuhnya dipegang oleh Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra bersama jajaran Forkopimda.

Mengajak Semua Pihak Menyambut Masa Depan dengan Semangat Kebersamaan

Taj Yasin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum peringatan 17 Agustus sebagai titik awal untuk menatap masa depan yang lebih cerah.

Ia menekankan pentingnya semangat gotong-royong dalam menggerakkan perekonomian Jawa Tengah, khususnya di Pati.

“Saya ucapkan terima kasih pada semua pihak, Forkopimda maupun masyarakat, bahwa 17 Agustus merupakan HUT negara kita, ini sangat penting dan sakral. Sehingga kami dari pemerintah, menyerukan dan mengajak untuk menghormati hari sakral kebanggan kita ini, dengan cara mewujudkan kondusivitas, kebersamaan. Kemudian merenungi jasa para pahlawan, apa saja yang sudah diberikan oleh para pahlawan, proklamator, kepada kita dan NKRI ini,” pungkasnya.

Kabar terkini tentang Sudewo datang dari Inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Ahmad Husein.

Ia telah melakukan video call dengan Sudewo yang saat itu sudah ngantor lagi.

Husein mengatakan ia membatalkan rencananya untuk kembali berunjuk rasa pada 25 Agustus 2025.

Dia bahkan mengaku sudah berdamai dengan Bupati Pati Sudewo dan tidak lagi menuntut Sudewo untuk lengser.

Kesepakatan damai itu terjadi, menurut Husein, setelah dirinya melakukan panggilan video dengan Sudewo hari ini, Selasa (19/8/2025).

Padahal, baru saja pada Senin (18/8/2025), Husein mengatakan bakal kembali menggelar unjuk rasa besar-besaran pada 25 Agustus.

Dia bahkan sesumbar bakal mendatangkan 50 ribu orang untuk mendesak DPRD Pati segera menuntaskan pembahasan Pansus Hak Angket untuk memakzulkan Sudewo.

Pada aksi demo tersebut, Husein berencana menggunakan nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu.

Sebab, sebelumnya AMPB yang diwakili Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto sudah menandatangani perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar demo selama proses Pansus Hak Angket bergulir di DPRD.

Hanya berselang sehari, rencana itu dia batalkan.

Husein bahkan menyatakan telah melepaskan diri dari sebagian kelompok yang saat ini masih mengawal proses Pansus Hak Angket dengan mendirikan posko di depan Gedung DPRD Pati.

“Sudah batal ini, saya sudah tidak berkecimpung di sana lagi, dan masyarakat sudah saya kasih tahu, tanggal 25 batal. Pertimbangannya, semakin saya lihat, orang-orang itu semakin melenceng jauh.

Kayak-kayak ditunggangi politik, kalau saya kan dari awal riil dari masyarakat,” jelas dia pada TribunJateng.com via sambungan telepon, Selasa (19/8/2025).

Husein mengaku membatalkan rencana aksi lanjutannya karena merasa hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang yang sudah ditunggangi kepentingan politik.

“Intinya mohon maaf pada masyarakat. Masyarakat Pati Timur Bersatu menyatakan tanggal 25 batal demo,” kata dia.

Husein menegaskan, dirinyalah yang pertama kali mencetuskan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Namun, dia saat ini sudah tidak mau ikut campur lagi dengan proses Pansus Hak Angket yang berlangsung di DPRD Pati.

Dia bahkan meyakini bahwa gerakan “teman-temannya” yang saat ini masih mengawal Pansus Hak Angket sudah tidak murni lagi.

“Saya dan massa saya sudah melepaskan diri dari mereka,” ucap dia.

Husein membenarkan, dirinya baru saja berkomunikasi dengan Bupati Pati Sudewo melalui panggilan video call.

Dalam panggilan itu, menurut dia Sudewo sudah mendengarkan semua aspirasinya.

“Betul, saya tadi video call-an sama Pak Bupati. Pertama saya dulu yang menghubungi, kemudian saya ditelepon Pak Bupati. Beliau posisi lagi di kantor.

Aspirasi saya diterima oleh Pak Bupati dari bawah, ibaratnya kepala desa saya suruh tekan Pak Bupati agar pembangunannya maksimal. Biar pembangunan itu tahun ini membangun, tahun depan dana desanya buat yang lain,” jelas dia.

Husein mengatakan, dirinya sudah berdamai dengan Sudewo.

Baginya, Sudewo sudah membuktikan bisa merangkul masyarakat dengan mengakomodasi tuntutan-tuntutan massa.

“Saya secara pribadi sudah tidak ada tuntutan Sudewo lengser. Kalau saya dari awal kan memang dari masyarakat, tidak ada tunggangan politik,” ucap dia.

Namun, Husein enggan menyebut dirinya keluar dari AMPB.

Sebab, dia mengeklaim, dirinyalah yang mencetuskan nama itu.

Bahkan dia hendak mengurus legalitas nama AMPB sebagai organisasi.

“Tapi saya sudah tidak terlibat dengan gerakan yang masih berjalan sekarang. Saya sama Pak Sudewo sekarang baik-baik saja,” jelas dia.

Husein menyadari, pernyataannya ini akan mendatangkan tudingan-tudingan negatif dari publik terhadap dirinya.

Namun, dia mengaku tak ambil pusing seandainya pun dituduh menerima suap.

“Biarin saja, besok kan kelihatan (apakah saya disuap atau tidak). Wong omahku yo elek wae kok (Orang rumahku ya jelek saja kok),” tandas dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com