Azhar dan Ulla Sepakat, PMII-HMI Harus Suarakan Isu Rakyat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – PMII dan HMI diminta memberi kontribusi nyata untuk daerah.

Pesan itu disampaikan mantan Ketua PMII Sulsel Azhar Arsyad dan mantan Wakil Ketua HMI Makassar Timur Ni’Matullah Erbe dalam Diskusi Bareng Para Senior di Tribun Timur, Makassar, Senin (11/8/2025).

Diskusi bertema “PMII vs HMI: Mana Yang Terbaik?” dipandu Redaktur Tribun‑Timur.com Hasim Arfah dan tayang di kanal YouTube Tribun Timur.

Azhar menyebut kedua organisasi harus gunakan ruang diskusi untuk membahas isu daerah, mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Demonstrasi sekarang dinilainya tidak jelas dan malah merepotkan masyarakat tanpa kontribusi berarti.

“Saya mau teman‑teman di daerah, aktivis baik PMII, HMI, GMNI, GMKI dan sebagainya, jangan isu nasional dibawa ke daerah, tapi isu daerah tidak muncul,” serunya.

Ia menekankan, isu lokal harus utama, terutama jelang Pemilu serentak agar kepentingan daerah tidak tenggelam oleh isu nasional.

“Isu nasional selalu muncul, padahal di daerah banyak masalah,” ucapnya.

Senada disampaikan Ni’Matullah. Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini menyoroti kecenderungan demonstrasi di Sulsel mengikuti isu pusat, padahal daerah punya banyak persoalan penting seperti kemiskinan, pengangguran, banjir, dan kemacetan.

Baca juga: PMII dan HMI Disebut Laboratorium Kader, Ini Kata Azhar dan Ni’matullah

Ia mengajak diskusi serius, termasuk soal skema pemerintah daerah dalam menanganinya.

“Kita terjebak isu politik yang diputar di pusat, sehingga isu terkait diri kita (daerah) tak pernah dibicarakan,” ungkapnya.

Ulla sapaan Ni’Matullah juga mengajak meredam konflik HMI dan PMII sempat memanas usai pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dalam pelantikan PB IKA PMII, 13 Juli 2025.

Kelakar “Kalau ada yang tak tumbuh dari bawah, pasti bukan PMII, pasti itu HMI” itu digugat Ketua PB HMI 2013–2015 Arief Rosyid Hasan sebagai ahistoris, simplistik, dan menyesatkan.

Ulla menyebut konflik seperti itu tidak perlu.

Ia mendesak kedua organisasi fokus pada persoalan nyata seperti lapangan kerja sarjana, banjir, dan kemacetan.

“Ini harus dibahas secara tajam. Kita diskusikan secara serius, kalau perlu demo habis‑habisan,” tutupnya. (*)