PDAM Makassar Kejar 80 Persen Cakupan Layanan, 2.200 Koneksi Ilegal Dicabut

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar telah menutup 2.200 koneksi ilegal yang diduga melakukan pencurian air. 

Plt Direktur Utama (Dirut) PDAM Makassar, Hamzah Ahmad mengatakan, direksi telah mengidentifikasi sumber-sumber kehilangan air yang menyebabkan kerugian perusahaan. 

Pencurian air ini dilakukan oknum tertentu dengan ragam cara. 

Mulai dari pencurian di pipa induk hingga pipa sambungan rumah. 

Ia mengakui, penyelesaian titik kebocoran tersebut berdampak besar terhadap produksi dan layanan air bersih PDAM. 

"Penyelesaian 2.200 titik sambungan ilegal ini mengurangi tingkat non revenue water (NRW) di Perumda," ucap Hamzah Ahmad diwawancara usai perayaan HUT ke 101 PDAM di Jl Ratulangi, Senin (11/8/2025). 

Tidak hanya mengurangi NRW, pemberantasan koneksi ilegal ini berdampak positif terhadap  peningkatan kinerja keuangan. 

Pada awal menjabat, periode Januari-Maretx Hamzah mengungkap PDAM merugi Rp5,3 miliar. 

Kemudian periode April hingga Juni sudah bisa mendapat keuntungan sebesar Rp600 juta. 

Lalu berhasil mencetak laba Rp800 juta peda bulan Juli. 

"Kalau di akumulasi dari bulan lalu ada peningkatan pendapatan, jadi peningkatan pendapatan ini adalah karena adanya peningkatan tekanan air akibat penyelesaian titik kebocoran itu," jelasnya. 

Ini bukan proses mudah kata Hamzah, selain menekan kebocoran air, PDAM juga telah melakukan penataan pegawai. 

Penataan pegawai yang dilakukan dianggap berhasil mengurangi beban pengeluaran setiap bulannya. 

Lanjut Hamzah, ini sejalan dengan harapan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk mengasesmen seluruh pegawai. 

Target PDAM pada usianya ke 101 tahun yakni meningkatkan cakupan layanan air bersih hingga 90 persen. 

Ia menginginkan agar masyarakat Makassar bisa mengakses air bersih tanpa terkecuali. 

Saat ini, beberapa upaya telah dilakukan. Misalnya menyelesaikan koneksi pipa distribusi di Pabbaeng-baeng menuju utara kota. 

Beberapa wilayah seperti Jl Veteran, sebagian wilayah Pabbaeng-baeng, hingga Karuwisi. 

"Kurang lebih 3000 pelanggan sudah bisa mengakses ari bersih PDAM dari penyambungan pipa distribusi tersebut," paparnya. 

Sementara untuk timur kota, diharapkan segera mendapat izin Balai Jalan Nasional agar bisa berprogres. 

"Targetnya kalau timur kota kita rencanakan bagaimana proyek pelaksanaan koneksi jaringan pipa di jembatan Tallo bisa selesai 1 bulan,"  paparnya. 

Munafri Minta Direksi Profesional 

Dalam HUT ke 101 PDAM Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan banyak hal. 

Ia berpesan agar PDAM menghentikan praktik rekrutmen ilegal dan manajemen yang sarat nepotisme. 

PDAM dengan usianya 101 tahun, harus memberi layanan maksimal kepada masyarakat tanpa diskriminasi. 

"Usia 101 tahun bukanlah usia muda. PDAM harusnya setiap tahun memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan memberi sumbangsih besar bagi pemerintah kota," ujarnya.

Munafri berharap momentum HUT ke-101 PDAM menjadi titik balik menuju era profesionalisme dan pelayanan prima bagi seluruh warga Makassar.

"Kita punya visi dan pola pikir yang sama. PDAM ada untuk mengalirkan air bersih ke seluruh pelosok Makassar, tanpa pandang musim atau kondisi. Jika ini kita pegang bersama, insyaallah bisa terwujud," tuturnya.

Munafri tidak ingin PDAM terus dibayangi masalah internal seperti pegawai siluman, kebocoran air ilegal, hingga praktik penempatan jabatan berdasarkan kedekatan personal.

"Kita tidak boleh lagi berhadapan dengan pegawai siluman, fraud, atau kebocoran air ilegal," tururnya. 

"Tidak boleh lagi ada jabatan karena sepupu direksi, karena orangnya wali kota, atau karena kedekatan lainnya. Profesionalisme harus jadi yang utama," tambah Appi, menegaskan.

Munafri meminta Plt Direksi PDAM untuk memaksimalkan sistem distribusi air, meminimalkan kehilangan air, serta menempatkan pegawai sesuai kapabilitas.

Ia juga mendorong adanya sistem pengkaderan dan asesmen terbuka untuk menentukan orang-orang terbaik mengisi posisi strategis. 

Jangan sampai pegawai 20–30 tahun di posisi yang sama tanpa rotasi dan tanpa asesmen. 

"Ini yang kita tidak mau terjadi. Beri kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk bersaing secara sehat. Kita butuh kajian ilmiah dan akademik dalam menentukan posisi, bukan like and dislike," imbuh Appi.

Menurut Munafri, perbaikan tata kelola akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan.

Output yang baik akan dirasakan seluruh pegawai dan masyarakat.(*)