Prabowo Anugerahkan Dua Tokoh Militer asal Sulsel Pangkat Jenderal Bintang 4

Ketika berpangkat mayor jenderal ia menjabat sebagai Pangdam Jaya (1997), Aster Kasum TNI (1998), Sahli Polhukam Panglima TNI (1998), Koorsahli Panglima TNI (2001), Kapuspen TNI (2002). 

Pangkat tembus bintang tiga ketika menjabat Sekjen Kemhan (2005) era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seniornya di Akmil. 

Ia juga pernah menjaba Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (2010-2014) dan Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Manajemen Pertahanan (2019-2024). 

Muhammad Yunus Yosfiah juga mendapatkan jenderal kehormatan. 

Pria kelahiran lahir 7 Agustus 1944 adalah komandan dari presiden Prabowo ketika bertugas di TNI. 

Menteri Penerangan yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie ini adalah lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1965.

Yosfiah pernah menjadi Ketua Fraksi ABRI di MPR pada 1997. 

Ia pensiun dari TNI pada tahun 1999.

Pada 2002 Yosfiah menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Yosfiah juga adalah Sekretaris Jenderal PPP dari bulan Desember 2003 hingga tahun 2007.

Pada bulan Februari 2007 Yosfiah ikut dalam pemilihan Ketua Umum PPP, tetapi ia gagal.

Ia pernah menjadi anggota DPR untuk periode 2004–2009 dari PPP mewakili dapil Sulawesi Selatan II dan duduk di Komisi XI.

Karier militer dimulai ketika menjabat Komandan Peleton Grup 2 Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD)/Kopassandha, Komandan Kompi Grup 2, Komandan Kompi Grup 4, Komandan Batalyon Infanteri 744 (1977―1979), dan Wakil Komandan Grup 3 Kopassandha

Ia juga pernah menjabat Asisten Operasi Kepala Staf Kodam XVI/Udayana, Komandan Komando Resor Militer 164/Wiradharma (1985–1987), Direktur Peningkatan Pembangunan dan Pendidikan Akademi Militer (1987–1989), Kepala Staf Kodam VI/Tanjungpura (1990–1993), Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (1993–1994), dan Panglima Kodam II/Sriwijaya (1994–1995). 

Ia mendapatkan pangkat letnan jenderal ketika menjabat sebagai Komandan Sesko ABRI (1995–1997), dan Kepala Staf Sosial Politik ABRI (1997). (*)