Pemuda Rappocini Minta Pemilihan RT/RW Transparan dan Bebas Politik Praktis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Jelang pemilihan Ketua RT dan RW serentak di Kota Makassar, berbagai pihak menyerukan agar proses berlangsung jujur, adil, dan transparan.

Salah satunya datang dari Kecamatan Rappocini, kawasan padat penduduk di Makassar.

Muhammad Thaher, warga Kelurahan Banta-Bantaeng, Rappocini, menjadi representasi generasi muda aktif menyuarakan pentingnya partisipasi warga dalam pemilihan RT/RW.

Thaher bukan nama asing di kalangan akademisi muda Makassar. 

Pria 27 tahun ini sedang menempuh pendidikan doktoral di Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas).

Ia juga menjabat Koordinator Departemen Pendidikan dan Keilmuan di Himpunan Mahasiswa LPDP (HIMA LPDP) Unhas.

Menurutnya, pemilihan RT/RW bukan hanya soal siapa terpilih. 

Yang lebih penting ialah prosesnya dijalankan secara demokratis dan terbuka.

“Pemilihan RT dan RW itu sejatinya adalah wajah demokrasi paling nyata. Di situlah warga bisa langsung berpartisipasi memilih pemimpinnya sendiri tanpa perantara. Karena itu, kita tidak boleh anggap enteng,” ujarnya kepada Tribun-Timur, Minggu (3/8/2025).

Thaher menilai selama ini anak muda hanya jadi penonton dalam urusan pemerintahan lingkungan. 

Padahal, RT/RW adalah institusi terdekat punya peran penting, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyelesaian masalah harian.

“Kalau pemuda diam, maka kita akan terus mewarisi model pemilihan yang tertutup, elitis, dan jauh dari partisipasi. Padahal inilah momentum kita untuk membuktikan bahwa demokrasi bisa dimulai dari lorong-lorong kecil, bukan hanya dari ruang parlemen,” tegasnya.

Ia mengajak pemuda Makassar, khususnya di Rappocini, ikut aktif mulai dari sosialisasi, pengawasan pencalonan, hingga pemungutan suara.

Keterlibatan bisa dilakukan langsung di lingkungan masing-masing maupun melalui kolaborasi dengan komunitas sipil.

Lebih lanjut, Thaher menyebut pemilihan RT/RW bisa menjadi ruang pembelajaran politik paling efektif.

Warga bisa mengenali calon berdasarkan rekam jejak dan mulai terbiasa memilih secara sadar.

“Kalau dari sekarang warga sudah diajak memilih secara transparan dan terbuka, mereka akan lebih percaya diri untuk ikut dalam proses politik yang lebih besar nanti, seperti pemilihan legislatif atau kepala daerah,” ungkapnya.

Ia juga menyarankan Pemkot Makassar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) membuka kanal partisipasi aktif bagi masyarakat dan anak muda.

“Libatkan mereka dalam tim pelaksana, fasilitator sosialisasi, atau bahkan saksi independen. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses dan hasilnya,” tambahnya.

Thaher mengingatkan agar pemilihan RT/RW tidak dicemari kepentingan politik praktis. 

Ia menolak keras politisasi di tingkat RT/RW yang bisa memicu konflik horizontal.

“RT dan RW seharusnya netral dan fokus pada pelayanan publik, bukan alat politik siapa pun. Kita harus pastikan pemilihan ini bersih, tanpa transaksional, tanpa tekanan dari pihak mana pun,” ujarnya.

Ia juga mendukung langkah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin  tengah merampungkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar hukum pemilihan RT/RW.

Menurutnya, Perwali harus memberi ruang sebesar-besarnya bagi transparansi dan keterlibatan warga.

Bagi Thaher, pemilihan RT/RW adalah bentuk demokrasi paling membumi. 

Pemimpin dan warga bertemu setiap hari, maka proses pemilihannya harus mencerminkan keterbukaan dan tanggung jawab kolektif.

“Kalau kita gagal di level ini, maka kita gagal membangun demokrasi dari akar. Tapi kalau kita berhasil menyukseskan pemilihan RT/RW secara jujur dan partisipatif, maka itu akan jadi fondasi kuat untuk demokrasi nasional,” pungkasnya.

Thaher mengajak masyarakat, khususnya pemuda dan komunitas, memanfaatkan momentum ini sebagai ajang konsolidasi dan pembelajaran bersama.

"Sebab, demokrasi tidak akan hidup tanpa partisipasi aktif dan pengawalan dari masyarakat itu sendiri," tandasnya.

Pemkot Finalisasi Regulasi Pemilihan RT/RW

Pemkot Makassar kini bersiap menggelar pemilihan RT/RW serentak. Ini menyusul rampungnya fasilitasi Perwali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).

Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Sulsel, Herwin, membenarkan draf Perwali sudah difasilitasi dan dikembalikan ke Pemkot Makassar.

“Sudah selesai (tahapan di Pemprov Sulsel). Sudah kita kembalikan ke Pemkot,” kata Herwin.

Ia menjelaskan, fasilitasi ini bertujuan memastikan Perwali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar, Andi Anshar, menyebut pihaknya masih menunggu pengesahan resmi sebelum menyusun tahapan dan jadwal pemilihan.

“Kalau sudah resmi diundangkan, barulah kami bisa menyusun tahapan dan jadwal. Semua pelaksanaan akan mengacu pada petunjuk teknis dalam Perwali,” jelasnya.

BPM telah menyiapkan strategi sosialisasi serta teknis pemilihan, termasuk syarat calon, pemungutan suara, dan keterlibatan pemerintah kecamatan dan kelurahan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar juga mengusulkan revisi indikator penilaian Ketua RT/RW. 

Unsur lingkungan dimasukkan, seperti pengelolaan eco enzim, biopori, maggot, dan bank sampah.

“Kami menyarankan BPM merevisi Perwali. Salah satu kewajiban RT/RW nantinya adalah menyiapkan eco enzim, biopori, maggot, dan bank sampah minimal satu unit di setiap wilayah,” ujar Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman.

Program ini sejalan dengan arahan Wali Kota Munafri Arifuddin, yang ingin RT/RW jadi pelopor pengelolaan sampah lingkungan.

Ketua RT diharapkan menyediakan lahan untuk lubang biopori dan memfasilitasi pengolahan sampah rumah tangga.

Program lingkungan ini juga akan dihubungkan dengan lomba kebersihan antar RT/RW, kelurahan, dan kecamatan.

Wilayah terbaik akan mendapat penghargaan berkala.

Perwali Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan sembilan indikator penilaian RT/RW.

Termasuk Lorong Wisata, Bank Sampah, Retribusi Sampah, PBB, Sombere and Smart City, serta Deteksi Dini Kerawanan Sosial dan Bencana.

Namun, Pemkot Makassar kini mempertimbangkan penyesuaian indikator. 

Program “Lorong Wisata” akan diganti “urban farming”, sesuai prioritas Wali Kota Munafri dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.(*)