Lakpesdam NU Sulsel Desak Pemprov dan Pemkab Serius Atasi Masalah Perberasan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR– Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama ( Lakpesdam NU ) Sulawesi Selatan meminta Pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengambil langkah serius dalam mengatasi persoalan perberasan yang kian meresahkan masyarakat.

Lakpesdam NU Sulsel menilai, kelangkaan dan mahalnya harga beras di sejumlah daerah bukanlah problem biasa cukup diatasi dengan program pangan murah, operasi pasar, atau bantuan pangan.

“Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras, pemerintah tak cukup hanya mensolusikannya melalui program pangan murah, operasi pasar, bantuan pangan atau program pangan murah. Program-program itu bukan obat mujarab untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga beras,” tegas Ketua Lakpesdam NU Sulsel, Abd Karim dalam pernyataan resminya ke tribun-timur.com, Jumat (25/7/2025).

Lembaga ini menilai, fenomena langkanya beras di pasar dan melambungnya harga beras menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mendeteksi potensi krisis sejak dini. Mereka mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut Sulsel surplus beras, sementara fakta di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya.

“Fenomena langka dan mahalnya beras bukan problem biasa yang bisa diatasi dengan pernyataan-pernyataan lepas bahwa program pangan sudah terealisasi. Karena fakta menunjukkan ketersediaan beras di pasar langka dan mahal. Sementara, pemerintah kita tak henti-hentinya berwacana bahwa Sulsel surplus beras. Artinya, ada kejahatan ekonomi bekerja dan gagal dideteksi pemerintah sejak dini,” lanjutnya.

Lakpesdam NU Sulsel menegaskan perlunya pembangunan sistem kerangka kerja yang terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna mencegah krisis pangan yang terus berulang.

Baca juga: Pengusaha Catering Sulsel Bakal Naikkan Harga Jika Beras Terus Melonjak

“Sebab, apa artinya surplus bila beras langka dan mahal? Munculnya fenomena ini menunjukkan bila pemerintah lokal lemah aspek preventifitasnya dalam membangun program pembangunan di Sulsel,” tandas mereka.

Menurut Lakpesdam, rakyat tak boleh dibiarkan tak mampu mengakses kebutuhan pokok seperti beras, apalagi di tengah situasi sosial ekonomi yang semakin sulit akibat resesi berkepanjangan.

“Lakpesdam NU Sulsel melihat fenomena ini sebagai masalah serius. Rakyat tak boleh dibiarkan tak mampu mengakses beras. Apalagi, resesi ekonomi yang kian tak kunjung berujung, maka kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Pemprov dan Pemkab harus serius mengatasi persoalan perberasan di Sulsel,” ujarnya.

Untuk solusi jangka panjang, Lakpesdam mendorong pemerintah daerah agar fokus pada pemenuhan infrastruktur pertanian, terutama penyelamatan lahan pertanian dari ancaman konversi.

“Problem besar ketersediaan lahan ini adalah tingginya laju konversi lahan yang mencapai 6 persen per tahun. Lahan produktif pertanian berubah menjadi properti dan peruntukan nonpertanian lainnya. Pemerintah lokal di Sulsel harus dapat mencegah alih fungsi lahan pertanian ini. Pencegahan itu dapat ditempuh dengan menerbitkan kebijakan tegas tentang larangan mengalihfungsikan lahan,” imbuh.

Lakpesdam juga menyoroti laju pertumbuhan penduduk di Sulsel yang mencapai 1,01 persen per tahun dan kepadatan penduduk hingga 14.951 jiwa/ kilometer persegi, yang turut memperparah tantangan perberasan di masa depan.

“Setiap tahun lahan pertanian menyempit, di saat yang sama pertumbuhan penduduk melaju. Bila aspek ini tak diatasi, maka di masa datang problem perberasan tetap mengeras di daerah ini,” tutup pernyataan tersebut.

Sulawesi Selatan, yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional, tengah menghadapi krisis harga beras. 

Meski pemerintah mengklaim adanya surplus produksi hingga 932 ton pada pertengahan 2025, harga beras di sejumlah wilayah justru melonjak tajam dan menyulitkan masyarakat.