Curhat Pedagang ke Munafri, Bus Angkut Penumpang di Jalan Raya Matikan UMKM Terminal Daya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Belasan pedagang menghampiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat inspeksi mendadak (Sidak) di Terminal Daya, Kecamatan Biringkanaya. 

Usai melihat aktivitas hingga bangunan di terminal tersebut, pedagang ramai-ramai mendatangi Munafri, mereka menyampaikan keresahan yang selama ini dialami. 

Ketua Asosiasi Pedagang Terminal Daya Abdul Gaffar menyampaikan, sudah puluhan tahun mereka merasakan pahitnya pemasukan berjualan di Terminal Daya. 

Hal ini disebabkan karena perusahaan otobus (PO) mengambil penumpang di jalan raya. 

Sehingga aktivitas di Terminal semakin sepi. Aktivitas jual beli juga sangat minim, beberapa pedagang bahkan memilih untuk menutup jualannya. 

"Kita bisa lihat disini pak, karena sepi penumpang yang menunggu, UMKM mati. Tolong pak hidupkan kembali UMKM disini," curhat Abdul Gaffar. 

"Kita lihat di depan (jalan raya) itu Pak, lebih hidup daripada terminal yang ada. Padahal jarak kesini dengan jalan raya itu sangat dekat," sambungnya. 

Baca juga: Kepung DPRD Sulsel, Buruh Minta Pemerintah Perhatikan Pedagang Kecil di Terminal Daya

Aktivitas angkut penumpang di jalan raya kata Abdul Gaffar juga menjadi biang kemacetan. Justru itu menimbulkan masalah baru di Kota Makassar. 

Selain kondisi UMKM yang memprihatinkan, pedagang juga menyoroti infrastruktur terminal yang tidak laik. 

"Sangat memperhatikan kalau Bapak mau jalan dari depan ke belakang itu jalannya rusak, fasilitas rusak," keluhnya lagi. 

Menanggapi keresahan pedagang, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, Pemkot Makassar aab berupaya mencarikan solusi atas masalah ini. 

Seyogyanya, perusahaan otobus memang harus mengambil dan menurunkan penumpang di terminal. 

"Artinya pola lalu lintas yang harus kita lakukan di sini. Bagaimana caranya memaksakan kembali bus-bus itu mengambil penumpang di dalam terminal. Nah, kalau penumpang sudah banyak semua tentu penjual coto akan hidup, penjual nasi akan hidup karena harus di sini," ujar Munafri. 

"Jadi tidak mungkin kita lihat-lihatin, tidak mungkin kita biarkan begini. Kita akan mencari jalan keluar yang terbaik supaya terminal ini tetap bisa kita pakai," sambungnya. 

Selain membangkitkan UMKM, kegiatan bongkar muat penumpang di Terminal juga bisa berdampak ke moda transportasi lainnya, seperti pete-pete (angkot). 

Saat turun dari bus, penumpang bisa memilih kendaraan sebagai feeder untuk mengantar mereka ke tujuan. 

Hanya saja, penataan ini terhalang kewenangan. Kebijakan ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Direksi Perumda Terminal Makassar Metro diharapkan membantu mengurai masalah ini, sekaligus memikirkan solusi yang tepat. Termasuk menyambung koordinasi dengan berbagai pihak. 

"Kita akan melakukan koordinasi, kita akan melakukan komunikasi yang baik, sehingga kita bisa maksimalkan  terminal," ujarnya. 

Munafri mengakui Terminal bayangan menjadi pemicu sepinya aktivitas di Terminal Daya. 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Terminal Makassar Metro, Elber Maqbul Amin, menegaskan bahwa langkah pertama yang akan ditempuh adalah menertibkan operasional Perusahaan Otobus (PO) yang selama ini banyak melakukan bongkar-muat di luar area terminal.

"Jadi yang harus kita tertibkan adalah regulasi PO. Bongkar-muat harus di dalam terminal, baik yang datang maupun yang berangkat," katanya. 

"Kalau ini dilakukan, terminal bisa hidup seperti konsep bandara. Penumpang datang, menunggu, bertransaksi, lalu naik kendaraan di dalam area resmi," tambah Elber.

Ia mengungkapkan, saat ini setiap malam hingga pagi, ada sekitar 2.000 hingga 3.000 penumpang yang melewati area terminal. 

Namun karena proses bongkar-muat dilakukan di luar, tidak ada aktivitas ekonomi yang menghidupkan kios-kios UMKM di dalam terminal.

"Kalau 2.000–3.000 orang menunggu di dalam, maka mereka akan belanja, ke toilet, beli minuman, makanan, rokok, dan lainnya. UMKM akan tumbuh," tuturnya.

"Tapi sekarang, karena semua dilakukan di luar, penumpang hanya lewat. Terminal sepi, ekonomi tidak bergerak," lanjutanya.

Elber juga menuturkan, salah satu kendala utama dalam penataan terminal adalah aspek regulasi yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui balai terkait.

"Kalau soal aturan dan perizinan itu ada di ranah balai. Kami hanya pelaksana di lapangan. Karena itu kami butuh koordinasi lintas instansi, termasuk dukungan dari pemerintah kota. Itulah yang sedang dicari titik temunya oleh Pak Wali Kota," terangnya.

Terminal Daya saat ini memiliki luas yang cukup untuk menampung banyak armada PO, termasuk menyediakan ruang bagi moda transportasi lain seperti pete-pete, ojek, dan kendaraan online. 

Dengan konsep integrasi, Terminal Daya dinilai sangat potensial menjadi pusat transportasi dan ekonomi. 

Terkait sisi keuangan, Elber menyebut bahwa pendapatan harian terminal saat ini berada di kisaran Rp8–9 juta per hari. 

Sumber utamanya berasal dari retribusi penumpang sebesar Rp3.000 dan tarif masuk kendaraan PO sebesar Rp15.000 hingga Rp20.000 per unit.

"Kalau bicara dividen, target kita sebelumnya sekitar Rp300 hingga Rp400 juta per tahun. Tapi sampai saat ini belum ada setoran dividen yang terealisasi. Karena pendapatan memang belum optimal," tutupnya. (*)